Peristiwa itu menurut Haedir, makin menguatkan dugaan bahwa sejak awal, penegakan hukum terhadap nelayan Pulau Kodingareng adalah upaya kriminalisasi dengan motif menakut-nakuti nelayan yang sedang mempertahankan ruang hidupnya/ wilayah tangkap dari ancaman kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut oleh kapal Boskalis.
“Ke depan, kami meminta Kapolda Sulsel memastikan keamanan nelayan dan Pendamping Hukum dalam setiap pemeriksaan kasus ini dengan melakukan pengawasan ketat pada setiap acara pemeriksaan,” kata Haedir.
Berita Terkait :
Polairud Amankan 12 Nelayan Dan Aktivis Pers, Ini Penjelasan Humas Polda Sulsel
Menyikapi peristiwa yang dialami nelayan dan Pendamping Hukum tersebut, Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee, mengecam sikap arogansi Penyidik karena tindakan itu tidak dapat dibenarkan.
“Akses terhadap Pendamping Hukum bukan hanya akses fisik semata, melainkan penguatan secara psikologis kepada pihak yang didampingi,” katanya.
Arogansi tersebut menurut Rivanlee menunjukkan relasi kuasa antara polisi dan masyarakat, sehingga nelayan Suaib Pasang akan selalu merasa tertekan dengan tindakan intimidatif Penyidik.
