Pemprov Kirim Satgas Khusus Amankan Pilwali Ulang Kota Palopo - Makassar Channel
BERITA TERKINIPOLKUMHAM

Pemprov Kirim Satgas Khusus Amankan Pilwali Ulang Kota Palopo

39
×

Pemprov Kirim Satgas Khusus Amankan Pilwali Ulang Kota Palopo

Sebarkan artikel ini
Pemprov kirim Satgas Khusus amankan pemilihan Ulang Wali Kota (Pilwali) Kota Palopo, yang dilaksanakan 24 Mei 2025
Personil Satgas Khusus dari Pemprov Sulsel yang bertugas mengamankan Pilwali Kota Palopo. (Foto: Situs Pemprov Sulsel)

MAKASSARCHANNEL, MAKASSARPemprov Sulsel kirim Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) untuk turut mengamankan Pemilihan Ulang Wali Kota (Pilwali) Kota Palopo.

Sebanyak 58 personil Satgas Khusus dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ini dilepas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (21/5/2025) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Pemilihan ulang Wali Kota Palopo, rencananya akan berlangsung pada Sabtu 24 Mei 2025 dengan empat pasangan calon.

Netralitas dan Bertindak Cepat

Dalam arahannya kepada Satgas Khusus ”Sawerigading” ini, Gubernur Andi Sudirman menekankan pentingnya netralitas, profesionalisme, serta tindakan cepat dan tepat dalam menjaga proses demokrasi di Kota Palopo.

Gubernur menambahkan, kalau ada pelanggaran atau penyimpangan, termasuk keterlibatan ASN, lurah, atau aparatur lainnya, segera laporkan dan tindak sesuai aturan.

Cegah Politik Uang

“Saya minta seluruh personel Satpol PP membantu tugas Bawaslu dan pemerintah dalam menjaga kondusivitas,” kata Andi Sudirman disaksikan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP.

Gubernur juga menekankan pentingnya mencegah praktik-praktik politik uang seperti serangan fajar.

Menurut Gubernur, hal ini dapat merusak kualitas demokrasi dan memecah belah masyarakat.

“Kita ingin Pilwalkot Palopo menjadi pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Tidak ada ruang untuk politik uang,” ujar Andi Sudirman, seperti dilansir situs resmi Pemprov Sulsel.

Teknis Pengamanan Lapangan

Andi Sudirman juga meminta agar Satgas memahami secara menyeluruh teknis pengamanan di lapangan. Termasuk batasan tindakan yang boleh dan tidak boleh.

“Lebih baik kita ambil langkah preventif. Dekati masyarakat, jalin komunikasi yang baik dan bantu Pj Wali Kota dalam menciptakan pemilu damai dan partisipatif,” harapnya. **

Tinggalkan Balasan