MAKASSARCHANNEL.COM – Meski Bapelitbangda Pangkep mengklaim jumlah penduduk miskin menurun tiga tahun terakhir, namun Pangkep bertahan di posisi atas kabupaten termiskin di Sulsel.
Data BPS per September 2024 menyebutkan, Pangkep menempati peringkat pertama sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Pangkep, Imam Takbir, menegaskan, meski persentasenya tertinggi, jumlah penduduk miskin di Pangkep justru terus menurun dalam tiga tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Pangkep sebesar 13,92 persen atau sekitar 47.530 orang.
Kinerja Positif
Tahun 2023 turun menjadi 13,40 persen atau 46.060 orang. Dan di tahun 2024 turun lagi menjadi 12,41 persen atau 42.940 orang.
Imam menjelaskan, penurunan jumlah penduduk miskini itu mencerminkan kinerja positif pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Yusran Lalogau.
“Selama tiga tahun terakhir, sebanyak 4.590 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Ini pencapaian yang signifikan,” tegas Imam, Kamis (23/5/2025).
Dia menyebut, penting membedakan antara persentase dan jumlah absolut penduduk miskin.
Peringkat Enam Jumlah Absolut
Menurut Imam Takbir, secara persentase jumlah penduduk miskin memang tinggi karena jumlah penduduk Pangkep relatif lebih sedikit dari kabupaten lain. Tapi secara jumlah absolut, Pangkep justru berada di peringkat enam.
“Ada lima daerah yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak, yakni Jeneponto, Luwu, Gowa, Bone, dan Makassar,” terang Imam Takbir.
Data BPS juga mencatat, angka kemiskinan di Pangkep sempat melonjak pada tahun 2021 menjadi 14,28 persen akibat dampak pandemi Covid-19.
Namun sejak itu, tren kemiskinan di Pangkep menunjukkan penurunan yang konsisten.
Sinergi Lintas Sektor
“Data ini membuktikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil. Kami terus mendorong sinergi lintas sektor untuk mempertahankan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan,” tutur Imam Takbir.
Sebelumnya, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program langsung ke masyarakat.
Salah satunya melalui program bedah rumah, bantuan untuk pelaku UMKM, dan berbagai intervensi sosial lainnya.
“Langkah-langkah yang kami laksanakan seperti bedah rumah, bantuan UMKM. Targetnya bagaimana angka pengangguran berkurang. Dampaknya tentu ke ekonomi keluarga,” ucap Yusran.
Mantan Ketua DPRD Pangkep ini juga menyoroti pentingnya bantuan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, seperti penyediaan jamban sehat dan penanganan stunting.
Ia menegaskan rumah yang terlihat layak secara fisik belum tentu tidak tergolong miskin jika tidak memiliki akses sanitasi.
“Kalau tidak ada jamban, masih termasuk miskin. Meski rumahnya rumah batu, tapi tidak punya WC, maka itu tetap masuk kategori keluarga miskin,” jelas Yusran.
Fokus Pengentasan Kemiskinan
Untuk menekan angka kemiskinan lebih jauh, Pemkab Pangkep menggulirkan anggaran puluhan miliar rupiah setiap tahun fokus untuk pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan program ini bukan hanya ditopang oleh APBD kabupaten, tetapi juga melalui sinergi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Kami berkolaborasi, tidak hanya menggunakan anggaran pemda saja. Pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan juga ikut menganggarkan untuk penanganan kemiskinan di wilayah masing-masing. Ini menjadi kunci agar kemiskinan bisa segera diselesaikan,” kata Bupati Yusran.
Pemerintah Kabupaten Pangkep berharap melalui sinergi dan keberlanjutan program-program sosial, status sebagai kabupaten dengan kemiskinan tertinggi bisa segera ditanggalkan dan digantikan dengan capaian pembangunan yang lebih inklusif. ***
