MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam akses layanan keuangan berbasis digital maupun konvensional.
Karena itu, Pemprov Sulawesi Selatan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi.
OJK dan Pemprov Sulsel bersinergi mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Kepala OJK Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin saat melakukan audiensi di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/6/2025).
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menerima Moch. Muchlasin dan membahas pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Total Aset Perbankan
Pada kesempatan itu OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan per Maret 2025.
Total aset perbankan di Sulsel sebesar Rp 204,99 triliun, dengan pertumbuhan tumbuh 5,91 persen secara tahunan (Year-on-Year). Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp 137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen (YoY).
Penyaluran Kredit
Sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun.
Investor Meningkat
Kemudian di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat sebanyak 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp 6,09 triliun.
Perluas Akses Jangkauan Keuangan
Wagub Fatmawati Rusdi menyampaikan Pemprov Sulsel berkomitmen memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi, serta kolaborasi lintas sektor.
”Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” kata Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi.
Menurut Fatmawati, program TPAKD di Sulsel selama ini cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal. ***
