MAKASSARCHANNEL, SINJAI – Realisasi pendapatan Sinjai triwulan I Rp11,17 miliar atau 17 persen dari target penerimaan Rp62,70 miliar.
Penerimaan itu meliputi Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang naik Rp3,34 miliar atau 29,93 persen (yoy) dibanding tahun lalu Rp7,83 miliar.
Itu terungkap dalam jumpa pers KPPN Sinjai dan Kantor Pelayanan Pratama Pajak Bulukumba, Kamis (8/5/2025) di Aula KPPN Sinjai.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 38,67 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp5,54 miliar.
Sebagian besar penerimaan pajak berasal dari PPh Pasal 21 dan PPN Dalam Negeri serta adanya setoran Deposit Pajak.
Sementara realisasi PNBP hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp2,14 miliar atau 77,61 persen dari target awal sebesar Rp2,76 miliar.
Realisasi PNBP mengalami penurunan sebesar 6,88 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2,29 miliar.
Penerimaan tersebut didominasi Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252), Pendapatan Pelayanan (4253) dan Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL (4259).
Realisasi Belanja
Realisasi Belanja APBN Kabupaten Sinjai sebesar Rp282,95 miliar atau 22,86 persen dari total pagu sebesar Rp1.238,03 miliar.
Belanja Negara naik 7,50 perse (yoy). Kenaikan ini karena meningkatnya realisasi Dana Transfer Ke Daerah untuk Kabupaten Sinjai.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada KPPN Sinjai mencapai Rp47,67 miliar atau 16,96 persen dari target total pagu sebesar Rp281,03 miliar.
Turun 35,00 persen (yoy) dibanding realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp64,36 miliar yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp37,25 miliar atau 23,26 persen dari pagu sebesar Rp160,12 miliar.
Itu antara lain untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada PNS dan TNI/Polri, Pegawai Pemerintah Peranjian Kerja (PPPK).
Pejabat Negara, serta Uang Makan PNS dan Belanja Uang Lauk Pauk TNI/Polri dan lainnya.
Gaji Dan THR
Pembayaran Gaji dan Tunjangan THR bulan Maret 2025 menjadi salah satu penyebab realisasi Belanja Pegawai Triwulan I tinggi.
Realisasi Belanja Barang Rp10,09 miliar atau 20,08 persen dari pagu sebesar Rp50,25 miliar melewati target nasional sebesar 15 persen.
Belanja Barang ini digunakan untuk keperluan operasional dan non operasional satuan kerja K/L.
Sementara realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,33 miliar atau 0,47 persen dari pagu sebesar Rp 70,66 miliar.
Masih di bawah target nasional 10 persen untuk Triwulan I. Realisasi Belanja Modal rendah karena efisiensi anggaran dan pagu blokir untuk beberapa satker.
Belanja Modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja modal satker.
Transfer Ke Daerah
TKD Sinjai hingga 31 Maret 2025 terealisasi Rp235,28 miliar, atau 24,59 persen dari pagu. Meningkat sebesar 16 ,11 persen dibanding tahun lalu.
TKD itu meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa.
Realisasi DBH Rp1,05 miliar atau 7,34 persen dari pagu sebesar Rp14,34 miliar, realisasi DBH tahun ini mengalami penurunan sebesar 76,95% (yoy).
Realisasi DAU sebesar Rp179,41 miliar atau 28,12 persen dari total pagu Rp638,11 miliar, realisasi DAU tahun ini naik 9,32 persen (yoy).
Belum Ada Realisasi
Untuk DAK Fisik hingga triwulan I belum ada realisasi. Sedangkan DAK Non Fisik Rp34,47 miliar atau 20,03 persen dari pagu Rp172,15 miliar. Realisasi tahun ini meningkat 32,85 persen (yoy).
Sementara realisasi Dana Desa sebesar Rp20,34 miliar atau 32,67 persen dari pagu Rp62,27 miliar. Naik naik 52,49 persen (yoy).
KPPN Sinjai menyalurkan THR Gaji kepada 1.038 PNS/anggota Polri Rp5,2 miliar, 170 PPPK senilai Rp0,67 miliar, dan 190 PPNPN senilai Rp0,43 miliar.
Adapun THR Tukin telah tersalur kepada 627 PNS/PPPK senilai Rp2,84 miliar. Total THR bulan Maret 2025 adalah Rp9,14 miliar atau 5,71 persen dari pagu belanja pegawai Rp160,12 miliar.
KPPN Sinjai telah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp10.822.130.800 atau setara 10,59 persen dari total pagu Rp102.144.341.000.
Jumlah penerima, 845 Guru ASN Daerah Sinjai dari total keseluruhan sebanyak 2.153 Guru ASN Daerah.
Langkah yang perlu untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) adalah:
1.Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan rencana penarikan dana harus menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan belanja K/L, melalui reviu awal tiap triwulan;
2.Meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat;
3.Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek terutama yang berdampak kepada masyarakat secara langsung;
4.Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk anggaran yang tidak dilakukan blokir;
5.Meningkatkan koordinasi Pemda Sinjai dengan KPPN Sinjai dalam bentuk FGD, forum pimpinan, & monev rutin untuk memastikan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dapat berjalan optimal. (ran)
