MAKASSARCHANNEL – Jelang puncak ibadah Haji, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) fokus untuk tertibkan tenda jemaah haji.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, salah satu fokus utama Kemenhaj adalah penertiban tenda jemaah.
Baca Juga: Menteri Haji Temukan Sejumlah Tenda Selisih Kapasitas di Arafah
Tim petugas memastikan penempatan jemaah sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama atau by name.
“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan. Misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelas Dahnil.
Baca Juga: 50 Tahun Menabung, Mbah Mardi Naik Haji di Usia 103 Tahun, Ini Resepnya
Dahnil Simanjuntak menegaskan, penguatan seluruh skenario pelayanan dan mitigasi lapangan agar jemaah menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan nyaman.
“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” jelas Dahnil di Makkah, Jumat (22/5/2026).
Baca Juga: 13.171 Jemaah Haji Menjalani Perawatan, 10 Orang Wafat
Dalam Koordinasi Kemenhaj
Mengutip situs resmi Kemenhaj, Dahnil menegaskan seluruh pergerakan dan pengaturan jemaah selama fase puncak haji harus berada dalam koordinasi Kemenhaj.
Ia mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) dan seluruh pihak terkait agar mengikuti arahan pemerintah, demi menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.
Baca Juga: Ada Masalah Haji, Jemaah dan Petugas Bisa Mengadu Melalui Kawal Haji
“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib. Karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegas Wamenhaj.
Sanksi Mengabaikan Aturan
Dahnil juga memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang mengabaikan aturan dan berpotensi merugikan jemaah.
“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” tegas Wamenhaj. ***
