MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham menyebut Program Seragam Gratis bukti pemerintah di tengah masyarakat.
Program Seragam gratis Pemerintah Kota Makassar yang Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham gagas merupakan bentuk perhatian pemerintah meringankan beban biaya pendidikan.
Politisi NasDem Ari Ashari Ilham, menegaskan dukungannya agar program itu terus berlanjut dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Dalam pandangan Ari, program seragam gratis tersebut telah berjalan baik di tingkat SD dan SMP.
Ringankan Beban Orang Tua
Serta sangat membantu meringankan beban orang tua dalam pengadaan seragam sekolah bagi anak-anak mereka. Masyarakat sangat memerlukan seragam gratis ini.
“Program ini membantu meringankan beban orang tua, khususnya untuk pengadaan seragam. Karena itu, Komisi D sejak awal selalu mendukung,” tegas Ari Ashari, Jumat (22/8/2025).
Ari menegaskan bahwa Komisi D DPRD tidak pernah mempermasalahkan program seragam gratis. Bahkan, mendukung penuh agar berlanjut dengan tata kelola yang lebih baik.
“Intinya, program- seragam gratis ini sangat bagus dan harus dilanjutkan. Yang kami minta hanya perbaikan dalam sistem penganggaran, pelibatan UMKM, dan komunikasi. Bukan programnya yang kami persoalkan, tapi sistemnya,” tutur Ari.
“Kebijakan ini bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi bukti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat,” kata Ari.
Dinamika Komunikasi
Dia menegaskan bahwa dalam pengelolaannya, penganggaran harus berjalan dengan asas kehati-hatian dan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar.
Dengan begitu, manfaat program dapat dirasakan luas tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Penganggarannya harus menggunakan asas kehati-hatian dan tidak ada aturan yang di langgar,” lanjut dia.
Meski demikian, Ari tidak menyebut ada dinamika komunikasi antara Dinas Pendidikan dan DPRD.
Ia menuturkan, awalnya ada miss komunikasi soal penganggaran yang dilakukan secara parsial tanpa menginformasikan lebih dahulu ke Komisi D sebagai mitra kerja.
Begitu pula dengan beragam reaksi di publik oleh berbagai kalangan.
Pro Rakyat
“Saran kami ke depan, walaupun dilakukan secara parsial, minimal harus diinfokan kepada Komisi D DPRD kota,” kata Ari.
“Supaya ketika masyarakat bertanya, kami bisa menjawab. Kalau tidak ada penyampaian sebelumnya, pasti kami juga tidak tahu,” sebut Ari.
Dia menekankan bahwa program ini pada dasarnya sangat baik dan pro masyarakat, hanya saja sistem komunikasi dan penganggaran yang perlu diperbaiki.
Sebab, anggaran yang digunakan bersumber dari rakyat dan sudah sepatutnya dikelola secara transparan.
Ia menegaskan, program ini bagus, tapi sistem komunikasi yang harus dibenahi.
“Semua kebijakan penggunaan anggaran, apalagi yang sifatnya dari rakyat untuk rakyat, harus terang benderang,” kata Ari.
Libatkan Pelaku UMKM
Transparansi itu penting untuk menjaga keamanan pemerintah kota dari potensi pelanggaran sekaligus menjaga DPRD agar tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak jelas.
Selain aspek komunikasi, Ari juga meminta agar Dinas Pendidikan lebih serius melibatkan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan seragam gratis, sesuai semangat Wali Kota untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Yang kedua, kami meminta agar Dinas Pendidikan melibatkan semua UMKM di Makassar,” katanya.
Itu karena semangat Pak Wali Kota adalah bagaimana seragam gratis ini sekaligus memberdayakan UMKM. Jadi perencanaannya harus diperbaiki agar manfaatnya lebih luas. ***
