MAKASSARCHANNEL.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengabarkan pembahasan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terkait pelaksanaan umrah sudah memasuki tahap akhir mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaannya.
“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrh Indonesia,” kata Menlu Retno Marsudi, Sabtu (9/10/2021).
Dikutip dari laman kompas.com, Indonesia akan diizinkan kembali mengirim jamaah umrah dalam waktu dekat.
Terkait informasi tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur mengatakan, sampai saat ini, tarif umrah masih merujuk pada harga referensi kedua ketika uji coba November 2020, yaitu Rp 26 juta.
Kendati demikian, menurut Firman kepastian finalnya masih menunggu ketentuan dari pemerintah. Penyesuaian tarif itu akan dilakukan jika ada kewajiban karantina lima hari sebelum berangkat umrah, begitu juga saat pulang dari Arab Saudi.
Dia mengaku, dalam beberapa hari ke depan, akan terus berkordinasi dengan kementerian terkait untuk finalisasi hal-hal tersebut.
Berita Terkait :
Kemenag Cabut Izin 11 Penyelenggara Umrah, Ini Daftarnya
“Diharapkan ketika dibuka beberapa hari ke depan, kita sudah siap, sehingga keberangkatan bisa dilakukan,” katanya.
Dikatakan pula, pihaknya akan memfokuskan untuk memberangkatkan jamaah umrah yang tertunda sejak Februari 2020. Hanya saja, jamaah harus memenuhi syarat yang ditentukan, seperti vaksin Covid-19 dan kesehatan tubuh.
“PR kami adalah kami konsen sekali agar jamaah-jamaah yang tertunda keberangkatannya sejak Februari 2020 menjadi prioritas diberangkatkan,” katanya.
Terkait vaksin Covid-19, Firman menyebut ada empat merek yang diizinkan oleh Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.
Bagi jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm, menurut Firman, harus disuntik booster yang berasal dari empat vaksin di atas. Namun, sampai saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait teknis vaksin booster.
Firman berharap pemerintah memastikan barcode vaksinasi bisa dibaca dan diakses oleh Arab Saudi, agar jamaah sudah benar-benar divaksin lengkap.
Meski demikian, ia menyebut bahwa Arab Saudi sudah membuka diri dengan ketentuan yang lebih longgar.
“Karena umrah dibuka dengan kondisi vaksin sudah ada, sehingga jamaah-jamaah yang datang dengan vaksin penuh dan dibuktikan PCR negatif, mereka sudah bisa menunaikan ibadah,” jelas dia. (re)
