MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Akademisi Zulkarnain Hamson mendapat mandat membentuk pengurus Dewan Pengurus Daerah Himpunan Persatuan Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Kewirausahaan Indonesia (HP3VKI) Sulawesi Selatan.
Mandat diberikan kepada Zulkarnain Hamson yang berlatar belakang jurnalis itu untuk segera membentuk struktur kepengurusan sebagai antisipasi terhadap pengembangan program nasional Vokasi.
“Tugas pertama penerima mandat adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan kepada Gubernur Sulsel, untuk persiapan pengukuhan yang direncanakan berlangsung pertengahan tahun 2023,” ungkap Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HP3VKI, Masdaryanto, melalui telepon selular, akhir pekan lalu.
Masdaryanto mengatakan, “Audiensi dengan bapak Gubernur Sulsel untuk melaporkan pembentukan kepengurusan berdasarkan mandat yang telah kami kirimkan.”
Ketua DPP HP3VKI Buyung Zulkifli, usai menemui Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, pekan lalu, menyebutkan, pembentukan DPD HP3VKI Sulsel, menggenapkan jumlah kepengurusan di 11 provinsi di Indonesia.
“Kami sangat menaruh kepercayaan dan harapan kiranya HP3VKI Sulsel dapat berjalan lancar di bawah kendali Pak Zulkarnain Hamson,” ujarnya optimistis.
Sebagai informasi, Zulkarnain Hamson adalah dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Makassar, berlatar belakang praktisi jurnalis, dan aktif melakukan pelatihan kewartawanan di Sulsel.
Selain mengajar, juga tercatat sebagai instruktur nasional bidang media pada program Prakerja Skema Bantuan Sosial (Bansos) dan tidak berbayar. Juga tercatat sebagai pengurus pada Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia (AISI) Kota Makassar.
Sang penerima mandat, Zulkarnain Hamson, mengklaim, kepengurusan DPD HP3VKI Sulsel berisi banyak profesional bidang pelatihan dan dosen-dosen dari sejumlah Perguruan Tinggi di Makassar.
“Pada periode awal ini wajah pengurus didominasi dosen vokasi yang menjadi rekan saya dari sejumlah Pengurus Tinggi di samping instruktur,” ujarnya.
“Saya telah menyiapkan surat permohonan audiensi dengan bapak Gubernur Sulsel, untuk melaporkan kepengurusan kami,” ujarnya, kepada media di Makassar, Senin (29/5/2023).
Rencananya, Zulkarnain Hamson akan melanjutkan agendanya dengan menyiapkan pengukuhan dan Rapat Kerja (Raker) untuk mengantisipasi keberlanjutan program nasional di Sulsel.
“Kami juga akan mengagendakan pertemuan konsultasi dengan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) terkait di Sulsel, sebagai bagian dari pembinaan organisasi,” papar Zulkarnain.
Dia menambahkan, program nasional HP3VKI yang telah disepakati di Jakarta dengan Kementerian Desa terkait pelatihan media desa, untuk jajaran Kepala Desa (Kades) beserta staf.
Pada rapat perdana yang berlangsung di sekretariat Kompak di Maros, diputuskan segera melakukan koordinasi dengan calon pengurus HP3VKI di kabupaten/ kota. Estimasinya sampai akhir tahun 2023, pembentukan HP3VKI di 16 kabupaten/ kota se Sulsel sudah terbentuk.
HP3VKI adalah organisasi yang menghimpun lembaga maupun pribadi yang memiliki kompetensi bidang praktisi (Vokasi). Berbadan hukum resmi, bekerjasama dengan tujuh kementerian dan telah terdaftar pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenhum HAM RI). Sejak awal pembentukan hingga pekan terakhir Mei 2023, terus melakukan koordinasi dengan sejumlah Kementerian di Jakarta. (her)
