Kendati demikian, Mashuddin berjanji akan menyampaikan temuan dan keluhan ke Dinas Sosial Lutra tentang adanya warga yang seharus mendapatkan bantuan justru namanya tidak terdaftar. Termasuk warga mampu yang justru kebagian bantuan.
“Yang saya ketahui, pendataan warga tidak mampu yang diusulkan masuk dalam didaftar sebagai penerima PKH/Rastra/BPNT/Sembako, alurnya dimulai tingkat RT di dusun, lalu ke desa hingga Dinas Sosial Kabupaten untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Kadang, validasi data kemiskinan tahap pertama berbeda dengan tahap kedua,” kata Mashuddin Jaya kepada media ini, Minggu (26/4/2020).
Berita Terkait :
Banjir Rendam Lima Desa Di Luwu Utara
Mashuddin mengaku, jika tidak ada laporan yang menyebutkan ada warga tidak mampu yang tidak kebagian bantuan pihaknya tidak akan tahu. Informasi itu akan dilaporkan ke Dinas Sosial Luwu Utara.
Mashuddin Jaya mengapresiasi inovasi kader Karang Taruna yang menginisiasi agar dibuat tulisan di depan rumah keluarga kurang mampu sebagai penerima bansos, baik PKH, Rastra, BPNT dan bantuan untuk keluarga miskin lainnya.
Dia memastikan, akan tetap memprioritaskan program pengurangan keluarga miskin karena itu salah satu tugas TKSK di setiap kecamatan selain melakukan pemetaan sosial berupa data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial dan data dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (yus)
