MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Pemprov Sulsel anggarkan Rp1 triliun untuk infrastruktur berupa perbaikan jalan dan jembatan.
Pemprov Sulsel telah merampungkan penghitungan ulang alokasi anggaran menyesuaikan program prioritas nasional dan daerah. Hasilnya ada reloksi anggaran.
Relokasi itu sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta prioritas pembangunan era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Sekda Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan, saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) parsial.
Prioritas Utama
DPA parsial itu untuk memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai pedoman, meskipun terjadi perubahan struktur alokasi.
“Infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Fokus pada jalan, jembatan, dan pengairan,” kata Jufri di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (7/5/2025).
Dulu saat Pak Gubernur mengakhiri masa jabatan, lanjut Jufri Rhman , kemantapan jalan mencapai 75 persen, turun ke 71 persen.
“Beliau ingin mengembalikan bahkan meningkatkan menjadi 80 persen,” kata Jufri di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (7/5/2025).
Infrastruktur Pengairan
Ia menyebutkan, dari total anggaran yang dialokasikan, sekitar Rp 600 miliar diperuntukkan bagi infrastruktur pengairan.
“Perbaikan jalan dan jembatan mencapai Rp 1 triliun. Ini hasil efisiensi yang dilakukan, dan Pak Gubernur melihat perlunya konsolidasi lelang hingga opsi multiyears agar pembangunan berkelanjutan,” ujar Jufri.
Jufri menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Infrastruktur jalan yang memadai menurut Jufri Rahman, akan memperlancar distribusi barang dan jasa di Sulawesi Selatan.
Sektor Pendidikan
Selain jalan dan pengairan, Pemprov Sulsel juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya ruang kelas untuk SMA, SMK, dan SLB.
Meski belum merinci anggarannya, Jufri memastikan program ini masuk dalam rencana kerja tahun berjalan.
Ia juga tidak menutup kemungkinan penerapan skema proyek multiyears, guna menjamin kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan strategis di daerah. ***
