‘’Tujuan dari kegiatan lokakarya ini adalah mendorong perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan juga untuk memperkuat implementasi SVLK lebih baik lagi dalam upaya menjaga kelestarian hutan,” katanya.
Melalui program ini, lanjut Erni, “Kami juga mengajak para pihak untuk bekerja sama yaitu masyarakat adat dan masyarakat lokal, kemudian pemerintah dari level provinsi hingga kabupaten, dan para pengusaha yang terlibat dalam bisnis usaha kayu. Kegiatan ini juga menjadi ruang dalam berbagai pengalaman terutama bagi teman-teman pemantau yang ingin berbagi hasil temuannya selama ini di lapangan.’’
Berita Terkait :
JURnal Celebes Bilang Kejahatan Kehutanan Di Sulsel Meningkat
Direktur JURnaL Celebes, Mustam Arief mengatakan, lokakarya hari ini dilakukan khusus untuk instansi pemerintah, terutama dengan para kepala KPH, organisasi masyarakat sipil, dan pemantau di delapan kabupaten.
JURnaL Celebes, kata Mustam, akan melakukan 3 kali lokakarya berikutnya khusus untuk pihak industri kayu di Sulawesi Selatan. Setelah itu ada satu lagi lokakarya yang mempertemukan semua pihak baik itu pemerintah, industri dan masyarakat untuk mencari solusi kolaboratif demi mendorong perbaikan tata kelola hutan dan implementasi SVLK.
‘’Kami berharap kegiatan ini akan menghasilkan rumusan solusi dan rekomendasi bersama tentang tata kelola kehutanan dan perdagangan kayu berkelanjutan, termasuk penguatan implementasi SVLK,’’ ungkap Mustam.
Selama dua hari berlangsung, fasilitator dalam kegiatan lokakarya adalah Asmar Exwar, selaku Dewan Pengurus Jaringan Pemantau Independen (JPIK). Narasumber lainnya yang hadir antara lain BPHP Wilayah XIII Makassar, Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Berita Terkait :
Lagi, Petani Asal Soppeng Kembali Dikriminalisasi?
Lokakarya ini menghasilkan berbagai rekomendasi dalam bentuk kerja-kerja kolaboratif antara pihak KPH, pemantau independen dan instansi pemerintah untuk penguatan tata kelola hutan dan implementasi SVLK di Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang berlangsung dua hari itu dihadiri peserta dari berbagai instansi pemerintah yang mengurusi sektor tata kelola kehutanan, di antaranya Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Wilayah Sulawesi, dan beberapa Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulawesi Selatan.
Peserta dari luar ruang lingkup pemerintah yang turut berpartisipasi sebagai peserta merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu-isu kehutanan dan lingkungan hidup.
Hadir pula perwakilan delapan tim pemantau independen di Sulawesi Selatan yang dilatih JURnaL Celebes melalui program yang didukung Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) atau penegakan hukum untuk tata kelola kayu dan perdagangan, kerja sama JURnaL Celebes dengan Food And Agriculture Organization (FAO) dan Uni Eropa. (her)
