Amran Sulaiman Ultimatum Pemprov Kalteng - Makassar Channel
BERITA TERKINIPOLKUMHAM

Amran Sulaiman Ultimatum Pemprov Kalteng

37
×

Amran Sulaiman Ultimatum Pemprov Kalteng

Sebarkan artikel ini
Menteri Pertanian Amran Sulaiman ultimatum Pemprov Kalteng cabut Proyek Cetak Sawah jika tak mampu garap lahan.

MAKASSARCHANNEL.COMMenteri Pertanian Amran Sulaiman ultimatum Pemprov Kalteng cabut Proyek Cetak Sawah jika tak mampu garap lahan.

Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pastikan proyek program swasembada pangan berjalan lancar tanpa ada kendala.

Meski begitu, fakta di lapangan tak semulus rencana pemerintah. Terbukti, setelah proyek berjalan dalam kurun waktu beberapa bulan, ternyata pemerintah hanya mampu menargetkan cetak sawah di Kalteng seluas 75 ribu hektare dengan anggaran Rp 3 triliun.

Angka tersebut menurut Amran, menurun dari target sebelumnya yakni 150 ribu hektare dengan anggaran lebih dari Rp 5 triliun.

Kurangi Target

Mentan Amran Sulaiman mengatakan, mengurangi target cetak sawah setelah mengevaluasi proyek cetak sawah di Kalimantan Tengah.

Amran mengungkapkan, sampai saat ini, sudah ada kontrak 63.222 lahan hektare yang berkontrak untuk proyek cetak sawah.

“Tetapi kami melakukan evaluasi harian, mingguan, dan bulanan, progres kurang dari kabupaten itu kami cabut,” kata Amran di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (19/3/2025).

Kementan, menurut Amran, mengultimatum dengan menyerahkan pembagian lahan untuk cetak sawah tersebut kepada Pemprov Kalteng.

“Kalau kabupaten tidak sanggup kami cabut kami serahkan ke Pemprov Kalteng untuk diserahkan ke kabupaten yang lain, kalau Kalteng tidak sanggup kami serahkan ke provinsi lain,” tegas Amran.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk tahap awal program cetak sawah di Kalteng.

“Untuk cetak sawah 150 ribu hektare program 2025 ada Rp 5,1 triliun,” kata Edy, Senin (20/1/2025).

Program cetak sawah 150 ribu hektare itu tersebar di 10 kabupaten/ kota di Kalteng, mencakup Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Katingan, Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan.

Saat ini, baru enam kabupaten mengajukan kontrak untuk lahan cetak sawah, yakni Kapuas, Pulang Pisau, Kotawarigin Timur, Barito Utara, Seruyan, dan Lamandau.

Pimpinan Bulog

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot Dani Satrio dari Pimpinan Bulog Kalimantan Selatan, terkait keluhan petani yang tak bisa berlarut-larut.

Amran Sulaiman mengaku mengambil keputusan itu setelah mendengar langsung keluhan petani saat panen raya di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Selasa (18/3/2025).

Dalam acara tersebut, sejumlah petani mengadu kepada Amran, mereka terpaksa menjual gabah hasil panen di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada tengkulak.

Padahal, pemerintah telah menetapkan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram. Namun kenyataannya, petani di Tanah Laut hanya mampu menjual gabah mereka dengan harga antara Rp 5.300 hingga Rp 5.600 per kilogram.

Mendengar keluhan itu, Amran mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kinerja Bulog Kalsel yang lamban dalam menyerap gabah petani.

Alasan Pencopotan

Ia menilai Bulog justru pasif menunggu di gudang, bukannya bergerak langsung ke lapangan.

“Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang,” kata Amran dalam melalui keterangan, Rabu (18/3/2025).

Tak hanya lamban, Bulog Kalsel juga dinilai sulit dihubungi ketika petani membutuhkan informasi terkait kepastian penyerapan gabah.

Kondisi tersebut membuat Amran geram. Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem agar penyerapan gabah berjalan lebih optimal.

Minggir Yang Tak Mau Kerja Untuk Rakyat

“Ini nggak bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” tegas Amran.

Amran menambahkan, pencopotan pimpinan Bulog Kalsel bukan sekadar bentuk sanksi, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki kinerja Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani.

Menurut dia, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat petani terus menderita kerugian akibat buruknya sistem penyerapan.

“Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata. Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang,” kata dia.

“Ke depan kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” pungkas Amran. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *