MAKASSARCHANNEL – Isu pembungkaman terhadap para influencer media sosial yang menyuarakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi heboh. Para influencer dan konten kreator memperkirakan penurunan mendadak sekitar 85 persen pengunjung. Bahkan di antaranya mendapat tawaran Rp 80 juta untuk menghentikan konten karhutla.
Upaya pembatasan informasi karhutla dilaporkan terjadi dalam berbagai modus. Mulai dari pembatasan jangkauan digital (shadowban) secara massal, hingga intimidasi langsung berupa penyuapan dan ancaman telepon.
Gelombang protes datang dari sejumlah figur publik seperti Wendi Cagur, Syifa Hadju, Tasya Farasya. Mereka mengeluhkan penurunan drastis jumlah pengunjung (penonton) di cerita Instagram (Instagram Story).
Penurunan pemirsa yang disinyalir mencapai 85 persen tersebut terjadi secara mendadak setelah mereka mengunggah konten visual terkait kabut asap dan karhutla.
Dugaan shadowban ini juga terkonfirmasi sejumlah warganet dan aktivis lingkungan yang mendapati unggahan video situasi riil kabut asap di lapangan mendadak hilang oleh sistem.
Finansial dan Teror Telepon
Upaya meredam isu karhutla ini berkembang menjadi tindakan intimidasi yang lebih agresif secara personal.
Salah satu di antaranya, konten kreator asal Medan, Aleh (@alehhh22). Ia mengunggah bukti tangkapan layar pesan singkat dari pihak anonim.
Dalam pesan tersebut, ia mengaku mendapat tawaran uang senilai Rp 80 juta agar berhenti membahas konten mengenai bencana kabut asap dan karhutla.
Sementara teror intimidatif dialami oleh Ahmad Kazhoang, seorang konten kreator lokal asal Kalimantan lantarab aktif merekam kondisi karhutla di garis depan.
Ahmad membagikan rekaman suara telepon dari nomor tidak beridentitas yang mendesak dan mengancamnya agar segera menghapus video situasi karhutla.
Penelepon misterius tersebut berdalih bahwa warga Kalimantan sudah terbiasa dengan asap sejak dulu, sehingga persoalan ini tidak perlu memviralkan.
Respon SAFEnet
Merespon masalah ini, lembaga pembela hak-hak digital di Asia Tenggara, SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan terkait pembatasan konten tersebut.
SAFEnet menilai tindakan menurunkan paksa jangkauan atau menghapus konten mengenai krisis kesehatan publik seperti kabut asap merupakan bentuk pelanggaran hak digital. Selain itu, tindakan ini adaah pemberangusan kebebasan berekspresi di ruang siber.
Hingga Selasa 20 Oktober 2026, belum ada bukti menunjuk siapa aktor utama di balik intimidasi ini. Namun, spekulasi publik dan pengamat siber mengarah pada dua kelompok kepentingan.
Pihak pertama adalah yang oknum korporasi (perusahaan) pembakar lahan yang tak ingin aktivitasnya terekam dan tersesebar luas ke publik. Kemudian pihak kedua, adalah oknum tim sukses politik yang khawatir isu penanganan karhutla berdampak buruk pada elektabilitas elektoral.
Bantahan Pemerintah
Sementara warganet menuding keterlibatan pemerintah dalam tindakan ini. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) langsung menepis tudingan tersebut.
Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, Minggu (18/10/2026) membantah adanya instruksi atau intervensi dari pemerintah untuk membatasi konten karhutla di media sosial.
Menurut Angga, hilangnya atau turunnya performa unggahan murni berkaitan dengan sistem moderasi otomatis dan pedoman komunitas (Community Guidelines) dari masing-masing platform digital. Menurut dia, platform seperti Meta, secara otomatis menyaring konten sensitif berupa kebakaran atau asap tebal.
Namun, gerakan solidaritas warganet justru semakin masif. Sejumlah figur publik seperti Jerome Polin dan Jefri Nichol terus mengajak publik untuk melakukan repost massal. Tindakan ini agar memastikan suara dari wilayah terdampak kabut asap tetap terdengar luas. ***
