MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Pengusaha ritel batasi pembelian beras premium maksimal lima kilogram sekali transaksi.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengungkap, beras premium kemasan lima kilogram mulai langka di pasar ritel modern.
Pengusaha ritel kesulitan mendapatkan beras premium lokal kemasan lima kilogram lantaran keterbatasan suplai dari supplier.
Di Hypermart Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, masih terpajang sejumlah beras premium. Tetapi lebih sedikit dibandingkan beras lainnya.
Akibat kebijakan ritel batasi pembelian beras, pembelian beras premium merek Hoki dan Setra Ramos cap Topi Koki dibatasi maksimal satu pack per orang.
Kebijakan ini untuk seluruh beras di rak Hypermart yaitu; beras Setra Ramos cap Anak Raja maupun Long Grain milik Hypermart.
Sejak 28 Desember 2023
Seorang pramuniaga Hypermart mengatakan, kebijakan pembatasan pembelian beras ini sudah berlaku sejak 28 Desember 2023 lalu.
Pembatasan dilakukan karena stok beras premium sudah mulai langka akibat pasokan terbatas.
“Dari 28 Desember 2023. Semua beras maksimal beli satu pack. Tadinya maksimal dua, sekarang jadi satu,” ujarnya, Senin (12/2/2024).
Meski dibatasi, harga jual mengalami kontraksi. Hanya kebijakan jumlah pembelian yang dibatasi dari maksimal dua menjadi satu pack per orang.
“Harganya enggak naik sih, cuma kebijakan pembeliannya saja yang berubah,” jelas pramuniaga itu.
Distribusi Merata
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan pembatasan pembelian beras premium di ritel modern atau toko swalayan.
“Itu dilakukan agar distribusinya merata. Itu terjadi sejak beberapa bulan lalu,” kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Menurut dia, jika jumla pembelian tidak dibatasi, ada kemungkinan konsumen bisa membeli beras dalam jumlah banyak.
Mantan Direktur Utama ID Food itu menyebut pemerintah tidak mengeluarkan peraturan tertulis terkait kebijakan pembatasan ini.
Kebijakan ini datang langsung dari pengusaha ritel, dalam hal ini para anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).
“Enggak ada aturan tertulis. Itu kan kebijakan dari APRINDO juga,”katanya.
Dia melanjutkan, “APRINDO kan perlu mengatur stoknya. Jangan nanti diambil 1-2 orang, ya habis stoknya. Yang lain enggak dapat.”
Pemerintah Bantah
Menteri BUMN Erick Thohir membantah asumsi bahwa program bansos pangan mamacu harga beras di tingkat pedagang dan stok menjadi langka.
Terlebih, ada pihak yang mengaitkan bantuan sosial (bansos) pangan dengan kegiatan politik pada periode kampanye beberapa waktu lalu.
Menurut Erick, bansos merupakan program yang telah lama dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan.
Penerimanya, lanjut Erick adalah masyarakat yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat. Sehingga tak ada keterkaitan dengan dua hal tersebut.
“Tetapi kalau masyarakat yang yang di bawah yang memerlukan, masa kita setop program-program seperti ini,” katanya.
Pembatasan Impor
Erick menyamakan program bansos pangan sama halnya subsidi energi yang dianggarkan setiap tahun. Tujuan utamanya meringankan beban ekonomi masyarakat.
Erick menegaskan tak pernah menyalurkan bansos pangan atas nama dirinya pribadi atau Kementerian BUMN.
“Saya pribadi tidak pernah melakukan bansos. Tetapi kalau intervensi pasar murah saat Covid pun dilakukan dan tidak ada yang ribut,” papar Erick.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pembatasan impor di sejumlah negara turut mempengaruhi stok beras di Indonesia.
Trubus melihat tren harga beras di pasar global meningkat akibat larangan ekspor beras di India.
Selain itu, sejumlah negara lain juga ditengarai lebih mengedepankan untuk menjaga stok pangan mereka, sehingga terjadi pembatasan impor.
“Persoalannya sekarang negara yang selama ini memberikan impor sebenarnya ada masalah. Karena mereka membatasi ekspornya ke negara kita,” ujar Trubus.
Bulan Puasa
Faktor di dalam negeri juga turut berpengaruh. Misalnya, stok daerah-daerah yang menjadi lumbung padi didistribusikan ke daerah yang kekurangan stok.
Bahkan beberapa pihak mungkin menahan distribusi beras. Jadi ada daerah yang sebenarnya surplus beras, tapi dia tahan nunggu bulan puasa.
Akibatnya, harga beras akan dipatok lebih. Perlu intervensi pemerintah daerah mendistribusikan beras mereka ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan stok.
”Kalau bansos itu sama. Untuk bansos stoknya langka. Tapi diatasi dengan cara impor,” tambah Trubus. (aka)
