MAKASSARCHANNEL, WATAMPONE BONE – Kepala BKPSDM Bone, Edy Saputra Syam, memastikan, 3 tenaga PPPK Bone batal terima SK (Surat Keputusan) pengangkatan.
Kepala BKPSDM Bone, Edy Saputra Syam, mengungkapkan, sebanyak 4.424 tenaga PPPK paruh waktu telah menjalani tes urine.
Dari jumlah tersebut, lanjut Edy, tiga di antaranya gagal terima SK karena hasil tes mereka menunjukkan positif menggunakan narkotika.
Edy menambahkan, tiga orang calon PPPK ini langsung diberhentikan karena melanggar ketentuan yang tidak dapat ditoleransi.
Laporan BNN
Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), lanjut Eddy, hari pertama tes urine, satu orang positif narkotika. Kemarin, ada dua orang lagi terdeteksi.
“Jadi totalnya ada tiga orang dan mereka sudah mengakui perbuatannya,” jelas Edy, Sabtu (6/12/2025).
Ia menegaskan Pemkab Bone tidak memberikan ruang bagi pegawai yang terlibat penyalahgunaan narkotika, terlebih mereka yang akan diangkat sebagai PPPK.
“Tiga orang tersebut langsung diberhentikan. Tidak ada toleransi, apalagi bagi PPPK,” tegas Edy, Sabtu (6/12/2025).
Selesai Desember 2025
Tiga calon PPPK yang dinyatakan positif narkoba itu masing-masing berasal dari formasi operator sekolah, satu dari Dinas Perdagangan, dan satu dari Dinas Koperasi.
Sementara itu, Edy menyebutkan proses penerbitan SK PPPK paruh waktu sudah berjalan dan bakal selesai bulan Desember 2025.
“SK PPPK Paruh Waktu kami usahakan diserahkan bulan ini. Proses SK sudah diprint di BKPSDM dan sementara berjalan paraf hierarki,” ujar Edy.
Setelah seluruh paraf selesai dan Bupati Bone menandatangani dokumen, BKPSDM akan menjadwalkan penyerahan SK serta penandatanganan perjanjian kerja.
Dua Agenda
Edy mengatakan, ada dua agenda menanti yakni; penyerahan SK dan penandatanganan perjanjian kerja.
”Dalam waktu dekat ini penyerahan SK. Doakan semoga semua berjalan lancar,” tambah Edy.
Dia menyampaikan juga bahwa Bupati Bone minta seluruh jajaran menjalani tes urine sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika.
“Pak Bupati melakukan deteksi dini untuk mencegah pegawai Pemkab Bone menggunakan barang haram tersebut. Makanya semua diminta ikut tes urine,” tandas Edy. ***
