Lebih lanjut, untuk over price sendiri, Rizal mengambil contoh pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Menurutnya, BUMN terkesan memahalkan setiap biaya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
“Kedua adalah over price, karena yang ngerjakan BUMN. Terutama untuk jalan tol ya, BUMN ini biasa mark up atau memahalkan biaya, paling nggak 30 sampai 50 persen,” ujarnya.
“Ketiga adalah over borrow, karena BUMN memang nggak punya uang, sebagian disubsidi dari APBN dan BUMN sendiri harus meminjam. Kalau dilihat balance sheetnya BUMN, utangnya naiknya tinggi sekali, dan kemampuan untuk dapat revenuenya sedikit sekali. Jadi return on equity (rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut) dan return on assetnya relatif rendah, dan bisa-bisa bermasalah kalau tidak dibenahi,” urai Rizal.
Baca Juga :
Mantan Gubernur Sulsel Bersaksi di Sidang Penyewaan Gedung PWI Hari Ini
Karena itu, Rizal menyebut, perlu adanya perubahan dalam pemerintahan mendatang, khususnya terkait masalah pembangunan infrastruktur. Hal itu agar tidak menimbulkan trauma 3 O, bahkan trauma-trauma lainnya.
“Bagaimana caranya supaya di masa mendatang membangun proyek infrastruktur tapi nggak kena 3 O? Prinsipnya APBN hanya untuk membangun jalan negara yang gratis, seperti jalan Provinsi dan jalan Kabupaten,” tanya Rizal.
