MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Pengurus PWI Sulawesi Selatan gelar rapat evaluasi internal, Rabu (12/8/2026) untuk memetakan dan membenahi status kepengurusan di daerah serta tunjuk Plt Ketua PWI Bone.
Ketua terpilih PWI Sulsel, Suwardi Thahir, memimpin pertemuan tersebut. Hadir sejumlah pengurus harian.
Di antaranya, Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Iga K, dan Abdullah Rattingan, serta Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi yang ikut secara daring.
“Agenda ini untuk mengevaluasi kondisi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah, menindaklanjuti laporan hasil kunjungan kerja FAS Rahmat ke sejumlah kabupaten,” ujar Suwardi.
Temukan Isu Krusial
Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, FAS Rahmat menemukan sejumlah isu krusial yang memerlukan penanganan segera.
Mulai dari penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, penertiban keanggotaan, percepatan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga persoalan regenerasi kepemimpinan.
Dalam forum tersebut, FAS Rahmat yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel, memaparkan secara rinci dinamika organisasi serta berbagai hambatan administratif yang dia temukan saat supervisi daerah.
Kondisi di lapangan itu mendesak untuk segera selesai melalui verifikasi dan evaluasi menyeluruh demi memastikan seluruh data anggota telah selaras dengan regulasi organisasi yang berlaku.
Basis Data Keanggotaan Akurat
Melalui penertiban ini, PWI Sulsel menargetkan terciptanya basis data keanggotaan yang lebih sahih dan akurat di masa datang.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian khusus dalam pembenahan ini antara lain PWI Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, serta Toraja.
Di daerah-daerah tersebut, tim temukan berbagai ketidaksesuaian yang membutuhkan penyesuaian cepat, baik pada level struktur kepemimpinan (Ketua maupun Plt) hingga status keanggotaan.
“Kami akan menata ulang seluruh struktur berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku, sekaligus berkoordinasi intensif dengan DKP,” kata Suwardi.
Khusus untuk Kabupaten Wajo, rapat mengakomodasi permohonan sejumlah anggota yang ingin memperbarui identitas media pada KTA mereka agar sesuai dengan tempat bertugas saat ini.
Di samping itu, PWI Sulsel tingkatkan keaktifan anggota di wilayah tersebut akan melaakukan verifikasi ulang pembaruan data jika perlu.
Plt Ketua PWI Bone
Untuk Kabupaten Bone, rapat memutuskan, akan segera menunjuk Plt Ketua baru. Rapat juga menyoroti keluhan mayoritas daerah terkait proses pengurusan dan perpanjangan KTA yang kerap tertahan.
Keterlambatan respons dari tingkat provinsi pada periode sebelumnya menjadi salah satu kelemahan pelayanan administrasi yang harus segera tuntas.
Pembenahan sistem pelayanan KTA vital demi memberikan kepastian status hukum bagi para anggota di daerah.
Tim verifikasi menemuan kondisi berbeda di Kabupaten Enrekang, di mana saat ini hanya tersisa sekitar tiga anggota yang tercatat aktif.
Minim Regenerasi
Minimnya proses regenerasi menjadi tantangan terbesar bagi keberlanjutan organisasi di kawasan tersebut.
Rapat menegaskan, langkah pembenahan ini akan berlangsung secara parsial. Penertiban administrasi KTA serta validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota menjadi agenda prioritas PWI Sulsel dalam satu tahun ke depan.
“Dalam kurun waktu satu tahun mendatang, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi kartu, hingga penguatan struktur daerah harus menjadi fokus kerja bersama,” tegas Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar.
Langkah pembenahan menyeluruh dan penunjukan Plt di sejumlah daerah ini diharapkan mampu menjaga maruah PWI melalui tata kelola yang transparan, profesional, akuntabel, serta adaptif dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. (*)
