MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi meminta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Penetapan ini melalui rapat gabungan pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Gibran Menyerahkan Surat Pengunduran Diri pada Hari Ayah
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menjelaskan penetapan jumlah dua kandidat ini merujuk pada amanat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Batas Waktu 14 Hari
Pimpinan MPR telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo, Jumat (13/11/2026) sebagai tindak lanjut dari mundurnya Gibran pada Kamis.
“Sesuai ketentuan, Presiden diberikan batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan dan menyerahkan dua nama calon tersebut ke MPR,” ujar Muzani usai rapat gabungan.
Untuk memproses pencalonan tersebut, MPR telah membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim ini akan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan kandidat.
Selain itu, MPR juga membentuk tim ad hoc yang terdiri dari 36 perwakilan fraksi dan DPD. Tiga wakil Ketua MPR memimpin tim ini.
Rapat paripurna dengan agenda pemilihan, pengesahan, serta pelantikan wakil presiden terpilih akan berlangsung berlangsung Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Senayan, Jakarta.
Hak Prerogatif Presdien
Hingga Jumat (13/11/2026) malam, Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan maupun menyerahkan dua nama kandidat ke pimpinan MPR.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penentuan dua nama sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Kemungkinan akan dibahas bersama partai-partai koalisi.
Pada Jumat sore, Presiden Prabowo menjadwalkan pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Bogor.
Perbincangan Bursa Kandidat
Meski belum ada ketetapan dua calon Wapres, sejumlah nama tokoh nasional mulai ramai menjadi bahan perbincangan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut beberapa tokoh dari kalangan partai koalisi dan kabinet layak menjadi pertimbangan Prabowo.
Di antaranya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono. Lalu, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Di luar koalisi pemerintah, nama Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Namun, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto membantah adanya pembahasan khusus di internal partainya. ***
