MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry tolak ganti Pj Sekda Makassar karena tuntutan kondisi pemerintahan.
Prof Fadjry mengaku, kondisi pemerintahan saat ini sudah mencapai masa transisi dengan waktu singkat.
Itu membuat penunjukan Sekda Makassar baru menjadi rumit. Sementara pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi semakin dekat.
Ia juga menyebut ikut perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait tidak adanya pergantian pejabat di masa transisi.
Pesan Mendagri
“Pak Mendagri waktu itu juga menyampaikan ke saya supaya tidak ada pergantian pejabat karena transisi banget ini kan,” kata Prof Fadjry mengingat pesan Mendagri saat pelantikan sebagai Pj Gubernur Sulsel.
Dia mengatakan, “Tanggal 6 Februari ini tinggal berapa hari kan, dan kalau mau pelantikan sudah tidak bisa.”
“Kalau Sekkot baru kan harus dilantik ulang kan. Kalau perpanjangan kan sudah berproses saja kan,” lanjut Prof Fadjry di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (22/1/2025) sore.
Prof Fadjry mengambil keputusan itu untuk menghindari potensi-potensi konflik di pemerintah daerah.
Apalagi Mendagri sendiri yang getol menekankan tidak adanya pergantian pejabat apabila tidak mendesak. Itulah sehingga Prof Fadjry Djufry tolak ganti Pj Sekda Makassar.
Masalah Administrasi
“Ini masalah administrasi saja ini dan memang diharapkan tidak ada pergantian kecuali terkait kasus-kasus yang secara legal hukum tidak bisa dipertahankan,” urai Prof Fadjry.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, mengatakan, akan menyurat ke Pemprov Sulsel sebagai balasan surat dari Pemprov Sulsel terkait pengisian jabatan Pj Sekda Kota Makassar.
Danny mengaku, telah menerima surat dari Pemprov Sulsel yang menugaskan Irwan Adnan Sebagai Pj Sekda.
Hanya saja, Danny tak menyetujui nama tersebut, karena tidak sesuai dengan nama yang Pemkota Makassat usulkan ke Pemprov Sulsel. (ade)
Respon (2)