MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tunjuk Adi Rasyid Ali, politisi Partai Demokrat Jadi Plt Dirut PD Parkir Makassar Raya.
Penunjukan itu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota yang terbit, Senin, 21 April 2025. Wali Kota juga tunjuk Syafri sebagai Plt Direktur Keuangan.
Di posisi Dewan Pengawas PD Parkir, Wali Kota menugaskan Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, sebagai Plt.
Munafri menjelaskan, penunjukan Adi Rasyid Ali bersifat sementara, dengan mempertimbangkan rekam jejaknya selama tiga periode sebagai anggota DPRD Makassar.
Appi, sapaan akrab Wali Kota Munafri yakin, berbekal pengalaman, Adi rasyid Ali bisa menjalankan amanah sebagai Plt Dirut PD Parkir.
“Pak Adi Rasyid Ali kami percayakan karena pengalamannya tiga periode di DPRD, yang cukup memahami persoalan Perusda, termasuk soal parkir,” kata Appi.
Orang Parpol
Hanya saja, penunjukan ARA sebagai Plt Dirut PD Parkir memantik sorotan tajam, karena yang bersangkutan adalah salah satu pengurus partai politik.
Merespons kekhawatiran itu, Munafri menegaskan bahwa ARA akan segera mundur dari posisinya di Partai Demokrat, sejalan dengan ketentuan regulasi.
“Aturannya jelas. Pejabat Direksi Perusda tidak boleh berasal dari pengurus partai. Karena itu, saya sampaikan bahwa Pak Adi akan mengundurkan diri dari partainya,” kata Munafri.
Ketentuan itu tertuang dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas, Komisaris, dan Direksi BUMD.
Wali Kota Munafri juga menunjuk sejumlah Plt untuk mengisi jajaran direksi dan dewan pengawas di empat Perusda lainnya:
PDAM Makassar
Plt Dewas: Andi Zulkifli Nanda (Kepala Bappeda)
Plt Dirut: Hamzah Ahmad
Plt Direktur Keuangan: Nanang Sutarjo
PD Terminal Makassar Raya
Plt Dewas: Zainal Ibrahim (Kadis Perhubungan)
Plt Dirut: Elber Makbul Amin
Plt Direktur Keuangan: Amir Hamzah
PD Pasar Makassar Raya
Plt Dewas: Arlien Ariesta (Kadis Perdagangan)
Plt Dirut: Ali Gauli Arif
Plt Direktur Keuangan: Aiman
Dua Perusda lainnya yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Rumah Potong Hewan (RPH) saat ini belum memiliki pejabat Plt.
Munafri menjelaskan bahwa penggantian Direksi BPR membutuhkan proses panjang karena harus melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sedangkan untuk RPH, Pemkot berencana membubarkan perusahaan tersebut dan menggantinya dengan Perusda baru bernama Perusda Pangan.
“Khusus BPR, karena berkaitan dengan perizinan dari OJK, prosesnya cukup panjang. Sedangkan RPH saat ini tidak ada aktivitas, dan kami sedang kaji untuk membentuk Perseroda Pangan menggantikan RPH,” pungkasnya. (*)
