MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dukung opsi Pemilu dan Pileg terpisah dalam RUU Pemilu untuk 2029.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai, pemisahan itu penting agar syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden menggunakan suara baru hasil Pileg 2029.
“Pertama, yang penting untuk dibahas terlebih dahulu adalah tiket Pileg mana yang mau digunakan? Kami melihat bahwa Pilpres 2029 seharusnya menggunakan hasil Pileg 2029,” kata Kholid, Rabu (23/9/2026).
Dia meyakini, hasil Pileg 2024 dan 2029 akan sangat berbeda. Sehingga, seyogyanya para pendukung presiden adalah hasil suara di pileg terbaru.
Oleh karena itu, lanjut Kholid, PKS mendukung opsi untuk mendahulukan Pileg dari Pilpres pada 2029 mendatang.
Rekayasa Konstitusional
“Jadi opsi mendahulukan Pileg sebelum Pilpres akan lebih baik. Sehingga hasil Pileg 2029 menjadi basis untuk mengusung di kandidat Pilpres 2029,” ujar Kholid.
Di sisi lain, kata Kholid, hasil Pileg nantinya tetap bisa bermanfaat untuk syarat pencalonan Pilpres lewat rekayasa konsitusional sesuai putusan MK.
Menurut dia, meski MK telah menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden, konstitusi tidak melarang gabungan parpol mengusung pasangan capres-cawapres.
“Karena kalau merujuk di UUD NRI 1945, capres-cawapres diusung oleh satu partai politik atau gabungan beberapa partai partai politik. Dua duanya konstitusional,” kata Kholid.
Desain Pemilu
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan Pileg dan Pilpres kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan.
“Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan,” kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026). ***
