MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek sanksi STIE Amkop Makassar.
Setelah menutup sejumlah kampus swasta pada tahun 2023 di Makassar, kini Kemendikbudristek kembali memberikan sanksi sedang untuk kampus STIE Amkop Makassar.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 9, Dr Andi Lukman, mengatakan, STIE Amkop yang terkena sanksi Kemendikbudristek, saat ini dalam tahap pembinaan LLDikti.
Hanya saja, Andi Lukman tidak merincikan bentuk pelanggaran yang dilakukan kampus yang berlokasi di Jl Meranti, Panakkukang, Makassar itu.
Sanksi sedang yang diberikan Kemendikbud kepada STIE Amkop Makassar terbilang cukup fatal.
Larang Terima Mahasiswa Baru
Dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 berbunyi, perguruan tinggi swasta yang dikenakan sanksi administratif sedang, sebagaimana dalam pasal 72 dilarang menerima mahasiswa baru dan tertunda akreditasinya.
“Selama masih berstatus sanksi, kampus tersebut tidak bisa menerima mahasiswa baru,” ujar Lukman, Selasa (12/3/2024).
Dia menambahkan, “Intinya kita berikan pembinaan, kita berharap mereka segera berbenah.”
Lukman mengatakan, jika telah melakukan pembenahan administrasi, LLDikti akan merekomendasikan Kemendikbud untuk mencabut sanksi administratif yang kini sedang berjalan.
Tutup Kampus Swasta
Sebelumya, Kemendikbud menutup kampus swasta di sejumlah kota besar di Indonesia, salah satunya kampus di Jl AP Pettarani Makassar.
Kemendikbud tidak mengungkapkan nama kampus yang ditutup untuk melindungi nama alumni dan mahasiswa dari kampus tersebut.
Itu dilakukan untuk menghindari olok-olokan terhadap mereka, termasuk mereka yang telah sukses dan bahkan menjadi pejabat.
Terkait nasib dosen dan mahasiswa, Lukman menjelaskan ketika ada kampus bermasalah, Kemendikbudristek tidak tinggal diam melihat SDM atau mahasiswa di kampus tersebut.
Kemendikbudristek, kata Lukman akan memfasilitasi sesuai kompetensi dan kejuruan mahasiswa dari kampus yang sedang dalam statsus sanksi berat.
Komitmen Kemendikbudristek
Kementerian pendidikan berkomitmen membantu memindahkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang terdampak ke perguruan tinggi lain.
Pemindahan akan dibantu oleh LLDikti wilayah yang bertugas dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi perguruan tinggi.
Namun, pemindahan hanya akan berlaku bagi perguruan tinggi yang pembelajarannya dapat terbukti ada.
“Tapi kalau tidak terbukti ada pembelajaran, sulit membantu mahasiswa. Yang bisa dilakukan adalah mahasiswa melaporkan penyelenggara ke pihak berwajib,” kata Lukman.
Buat Laporan
Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan, dapat dilakukan di laman https://sidali.kemdikbud.go.id/app dengan mengklik “Buat Laporan”.
Banyak kampus yang ditutup karna melakukan pelanggaran berat, termasuk manipulasi data mahasiswa, jual-beli ijazah, dan penyalahgunaan beasiswa.
Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek, Prof Nizam, mengatakan bagi mahasiswa yang terlanjur masuk ke perguruan tinggi yang telah ditutup, mereka akan difasilitasi untuk pindah.
Kuliah mereka akan diakui selama ada bukti pencapaian belajarnya yang dapat di-transfer ke perguruan tinggi yang baru.
“Akan kita bantu mahasiswa untuk pindah ke perguruan tinggi baru melalui LLDikti terdekat atau mahasiswa tersebut,” ujar Nizam dikutip dari Kompas.com, tahun 2023.
Lakukan Pembinaan
Langkah ini diambil untuk melindungi mahasiswa dan masyarakat agar tidak menjadi korban dari penutupan kampus tersebut.
Nizam menyebut penutupan kampus dilakukan karena ada pelanggaran berat seperti jual-beli ijazah tanpa proses belajar mengajar, manipulasi data mahasiswa, pembelajaran fiktif, penyalahgunaan KIP Kuliah, dan lainnya.
Dari 52 aduan masyarakat terkait kampus yang bermasalah, 23 kampus telah ditutup, sementara 29 lainnya masih dalam tinjauan.
Jika kesalahan kampus masih bisa diperbaiki, Kemendikbud Ristek akan melakukan pembinaan. Namun, jika tidak dapat diperbaiki, kampus ditutup terpaksa. (her)
