Menanggapi penjelasan itu, anggota Komisi Andi Noor Zaelan berharap mekanisme pembayaran TPP dibuat sederhana sehingga ASN bisa menerima haknya setiap bulan.
“Sederhanakan mekanisme pembayaran TPP sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa datang,” kata Andi Ellang, sapaan akrab Andi Noor Zaelan.
Berita Terkait :
Rapat Paripurna DPRD Takalar Setujui APBD 2021
Sebelum menutup rapat, Limpo mengingatkan eksekutif bahwa, “TPP ini menyangkut urusan perut, sehingga sangat penting diupayakan pembayarannya kepada mereka yang berhak, tanpa menabrak regulasi yang ada.”
Dia menambahkan, “Kalau melihat diktum terakhir Perbup yang dipergunakan untuk membayar TPP, ada celah, sehingga kita harus sepakati masalah ini diserahkan ke bagian hukum agar mengkajinya. Sekali lagi, ini menyangkut hak orang dan masalah perut.”
Tentang TPP bagi pegawai rumah sakit yang ragu bila melepas jasa medis yang selama ini mereka terima, Sukwansyah mengatakan, “Tidak ada masalah. Yang penting mereka membuat pernyataan bahwa tidak menerima jasa medis melainkan TPP.”
Usai rapat, Kepala Inspektorat, Yahe kepada media mengungkapkan, “Jumlah ASN yang belum terima TPP bulan November tidak seberapa lagi.” (kin)
