MAKASSARCHANNEL.COM – PT Pos Indonesia mengaku kebijakan bantuan sosial (bansos) nontunai yang dilakukan sejak 2016 mengganggu keuangan perusahaan. Kebijakan tersebut membuat bantuan yang semula dikirim melalui layanan jasa keuangan Pos Indonesia kini digarap oleh perbankan.
Direktur Keuangan Eddi Santosa mengatakan, sejak berdiri, perusahaan pelat merah tersebut sangat bergantung pada proyek pemerintah. Salah satunya program bantuan sosial itu.
“Jadi ketika bansos ditarik semua menjadi nontunai, dengan sendirinya likuiditas yang selalu ada ini ya ditarik,” tutur Eddi, Kamis (7/2/2019).
Mengutip laporan keuangan perusahaan, pendapatan perusahaan dari layanan jasa keuangan turun sejak 2016. Pada 2016, pendapatan dari layanan jasa keuangan turun 14,3 persen menjadi Rp 1,11 triliun. Kemudian menurun lagi pada 2017 sebesar 13,08 persen menjadi Rp 971 miliar.
Baca Juga :
Warga Mallengkeri Temukan Bayi di Lahan Kosong
Selain bansos, Pos Indonesia kini tak lagi mendapatkan proyek dari pemerintah berupa pengiriman berbagai barang atau dokumen kementerian/ lembaga secara langsung. Itu klaim Eddi, semakin memberatkan kinerja perusahaan.
“Dulu, kiriman pemerintah seperti surat dan barang-barang banyak ke kami, lalu kartu Program Keluarga Harapan (PKH) itu juga,” terang Eddi.
