MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan melalui Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulsel akan menggelar diskusi publik dengan tema “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah”, Jumat (4/9/2026) malam ini.
Dalam keterangan tertulis kepada media, kegiatan ini mulai pukul 19:00 Wita di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar.
Kegiatan ini dirancang menjadi ruang dialog untuk membaca kembali relasi antara partai politik, demokrasi lokal, dan arah kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Di antaranya, Presidium MW KAHMI Sulsel, Ni’matullah RB, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah. Kemudian, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, AS Kambie, serta akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, MA.
Diskusi publik ini juga terbuka secara gratis bagi warga KAHMI dan HMI. Panitia mengundang kalangan mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum untuk turut mengikuti jalannya diskusi.
Masa Depan Demokrasi Lokal
Keberagaman latar belakang narasumber diharapkan memperkaya perspektif dalam membedah posisi dan peran partai politik dalam perjalanan demokrasi daerah. Ini sekaligus melihat tantangan otonomi daerah di tengah dinamika politik nasional yang terus berubah.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, mengatakan diskusi tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap perkembangan demokrasi lokal dan masa depan desentralisasi di Indonesia.
Menurut dia, otonomi daerah tidak semestinya hanya dipahami sebagai persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih dari itu, otonomi daerah menyangkut bagaimana masyarakat di daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan arah pembangunan dan masa depannya sendiri.
“Kita ingin mendiskusikan kembali posisi partai politik dalam konteks otonomi daerah. Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi,” jelas Asri.
Kualitas Kepemimpinan Daerah
Asri mengatakan, pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika dinamika politik nasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses politik di daerah.
Dalam konteks tersebut, menurut Asri, partai politik memiliki posisi strategis. Partai politik menjadi salah satu institusi utama yang menentukan proses rekrutmen kepemimpinan politik. Muai dari pencalonan kepala daerah, pembentukan kebijakan, hingga artikulasi kepentingan masyarakat.
“Kita ingin diskusi ini tidak berhenti pada kritik terhadap partai politik. Yang jauh lebih penting adalah mencari perspektif tentang bagaimana partai politik dapat kembali memperkuat demokrasi lokal. Memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Asri menilai, persoalan otonomi daerah juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas kepemimpinan politik di daerah.
Desentralisasi akan kehilangan makna apabila kewenangan kepada daerah tidak diikuti dengan penguatan kapasitas institusi. Terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, ia berharap diskusi publik tersebut dapat menghasilkan gagasan yang lebih konkret. Bagaimana arah hubungan antara partai politik, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat.
“Kita membutuhkan percakapan yang lebih substantif tentang masa depan otonomi daerah. Bukan hanya siapa yang memperoleh kewenangan, tetapi untuk apa kewenangan itu digunakan dan sejauh mana masyarakat daerah mendapatkan manfaatnya,” ujar Asri.
Hidupkan Tradisi Intelektual KAHMI
Lebih jauh, Asri mengatakan kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya LPMD KAHMI Sulsel untuk menghidupkan kembali tradisi intelektual. Menjadi ruang pertukaran gagasan di lingkungan KAHMI.
Apalagi topik diskusi kali ini terinspirasi dari tulisan-tulisan kader KAHMI dalam buku ‘Mozaik Insan Cita’ terbitan LPMD KAHMI Sulsel tahun lalu.
Menurut Asri, KAHMI memiliki modal intelektual yang besar karena dihuni oleh alumni HMI yang tersebar di berbagai sektor kehidupan. Mulai dari politik, pemerintahan, akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi masyarakat sipil.
Modal tersebut, kata dia, perlu terus terkonsolidasi dalam bentuk gagasan yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian berbagai persoalan publik.
“KAHMI tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang harus terus kita jaga. Karena itu, LPMD ingin menghadirkan forum-forum yang memungkinkan berbagai perspektif bertemu, berdialog, bahkan berbeda pandangan secara sehat,” tutur Asri.
Ia berharap diskusi publik tersebut dapat menjadi awal dari rangkaian kajian yang lebih panjang mengenai politik lokal, desentralisasi, dan masa depan pembangunan daerah.
Apalagi, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik dan pemerintahan nasional.
Dengan karakter sosial, ekonomi, dan politik yang beragam, Sulsel memiliki pengalaman penting dalam melihat bagaimana demokrasi dan otonomi daerah bekerja di tingkat lokal. ***
