MAKASSARCHANNEL – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meninjau tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam pengecekan itu, Irfan menemukan sejumlah tenda dengan selisih kapasitas.
Selain tenda tidak sesuai kapasitas, peninjauan menjelang puncak ibadah haji ini juga ada masalah pemasangan spanduk di sejumlah untuk kelompok tertentu.
Baca Juga: 50 Tahun Menabung, Mbah Mardi Naik Haji di Usia 103 Tahun, Ini Resepnya
Mengutip situs resmi Kementerian Haji dan Umrah, dalam pengecekan tersebut, Menhaji meminta agar seluruh jemaah mendapatkan fasilitas yang layak dan nyaman.
“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak-lanjuti,” tegas Mochamad Irfan, pada peninjauan, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: 13.171 Jemaah Haji Menjalani Perawatan, 10 Orang Wafat
Dari hasil pengecekan, Menhaj menemukan selisih kapasitas pada sejumlah tenda. Salah satunya, tenda yang seharusnya menampung 350 jemaah. Namun yang tersedia hanya 332 tempat. Hal ini berpotensi menimbulkan kekurangan ruang istirahat jika terjadi di banyak titik.
Menhaj menegaskan pihaknya tidak ingin kejadian serupa kembali terulang seperti tahun sebelumnya, ketika keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada layanan jemaah.
“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.
Baca Juga: Ada Masalah Haji, Jemaah dan Petugas Bisa Mengadu Melalui Kawal Haji
Kendali PPIH
Selain di Arafah, Menhaj juga akan melakukan pengecekan di Mina yang menjadi lokasi tinggal jemaah lebih lama. Ia minta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bergerak cepat menyelesaikan seluruh kekurangan dalam beberapa hari ke depan.
Dalam kesempatan itu, Menhaj juga menegaskan bahwa seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter, hingga pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH.
Karena itu, Menhaj meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan.
“Seluruh pengaturan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.
Copot Spanduk
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pihaknya telah mencopot berbagai identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi di area tenda Arafah.
“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi kelompok.
“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Dahnil juga mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda demi kepentingan kelompok.
“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.
Dalam peninjauan ini, Menhaj bersama Wamenhaj, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i. ***
