MAKASSARCHANNEL – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, angkat bicara tentang tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat desa terkait kawasan hutan.
Adian menegaskan agar negara segera menghentikan praktik ketidakadilan terhadap masyarakat desa akibat tumpang tindih aturan kawasan hutan.
Adian mengungkapkan ini usai berdialog dengan puluhan kepala desa di Kabupaten Bogor.
Mengutip situs resmi DPR RI, para kepala desa mengadu karena wilayah pemukiman mereka tiba-tiba masuk sebagai kawasan hutan
Aspirasi ini disampaikan masyarakat kepada BAM DPR RI dalam acara Festival Aspirasi BAM DPR RI di Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/11/25).
Adian menyoroti kasus warga masuk penjara hanya karena melakukan aktivitas yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka.
Menurut legislator dari Fraksi PDIP ini, kejadian ini sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak bisa lagi terus berlangsung.
Adian mengungkapkan ada satu kepala desa yang bercerita bagaimana warganya mencari cacing di tengah hutan. Ia ditangkap dengan tuduhan merambah, dan masuk penjara satu tahun.
”Satu tahun hanya untuk mencari cacing, sangat tidak adil, sangat represif, dan terlalu berlebihan. Kenapa itu terjadi? Karena tumpang tindih lahan kawasan hutan dan desa,” papar mantan aktivis ini.
Anggota Komisi V ini DPR menegaskan, BAM DPR RI akan mendorong penyelesaian menyeluruh agar masyarakat tak lagi terjebak dalam konflik kebijakan yang merugikan.
“Kita akan perjuangkan sampai semuanya clear and clean,” ujarnya.
Menurut Adian Napitupulu, permasalahan ini mendesak karena menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat dan masa depan desa.
Ia menegaskan bahwa DPR berkewajiban memastikan masyarakat terlindung dari kebijakan yang tidak berpihak kepada warga. ***
