MAKASSARCHANNEL, TANJUNG SELOR – Kementrian Keuangan atau Kemenkeu guyur Kaltara Rp150 miliar dana untuk biaya pembangunan jembatan di Krayan wilayah perbatasan.
Gubernur Kaltara, Dr H Zainal Arifin Paliwang SH MHum membagikan kabar bahagia itu usai audiensi dengan Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Ini merupakan kabar yang sangat baik dan hadiah istimewa bagi seluruh masyarakat Kaltara, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan,” ujar Zainal Paliwang, Rabu (22/10/2025).
Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) akan memnafaatkan dana sebesar Rp150 miliar itu pembangunan infrastruktur untuk mengatasi hambatan konektivitas di wilayah perbatasan.
Bangun Delapan Jembatan
Merespons itu, Pemprov Kaltara segera melakukan koordinasi dengan perwakilan Kemenkeu yang bertugas di wilayah Kaltara.
Targetnya, dana tersebut dapat segera cair dalam waktu dekat, memungkinkan proses konstruksi jembatan untuk segera jalan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan Kemenkeu Kaltara, dan kami berharap dana bisa segera turun agar pembangunan dapat kita mulai pada tahun 2026,” jelas putra Sulawesi Selatan kelahiran Sinjai ini.
Dana bantuan dari Kemenkeu ini sebagai biaya untuk membangun sekitar delapan hingga sembilan jembatan di Krayan, Kabupaten Nunukan.
Meskipun usulan awal berfokus pada pembangunan jembatan di Binuang, terdapat kemungkinan proyek akan ke lokasi lain di Krayan Nunukan.
“Perkiraannya delapan sampai sembilan jembatan. Karena usulan awal saya untuk Jembatan Binuang ternyata sudah dialokasikan anggarannya oleh Balai Jalan, maka dananya kita pindahkan untuk pembangunan di area Krayan lainnya,” terangnya.
Surati Kemenkeu
Zainal Paliwang menambahkan bahwa Pemprov sudah mengirimkan surat kembali ke Kemenkeu untuk memastikan dana bantuan senilai Rp150 Miliar tersebut akan dialokasikan khusus untuk mendirikan jembatan-jembatan baru di Krayan.
“Banyak sekali permukiman di Krayan yang terpisah oleh sungai tanpa ada jembatan sebagai akses penghubung, dan dana ini secara spesifik hanya untuk Krayan,” ungkap mantan Wakapolda Kaltara itu.
Gubernur Kaltara ini memastikan bahwa proyek pembangunan jembatan ini sepenuhnya didanai oleh Kemenkeu dan tidak melibatkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
Namun, mekanisme pengerjaan proyek, apakah akan dieksekusi oleh Pemprov atau Balai Jalan Nasional, masih belum final diputuskan.
“Kami masih menunggu kejelasan apakah anggaran akan disalurkan melalui Provinsi atau Balai. Kami hanya bisa menunggu. Semoga saja realisasi bisa segera terjadi dalam waktu dekat,” sebutnya.
Ia mengungkapkan harapannya bahwa kucuran dana dari Kemenkeu ini akan secara efektif menyelesaikan masalah keterbatasan konektivitas di kawasan perbatasan.
Tuntaskan Konektivitas
“Kami berharap persoalan konektivitas di Krayan dapat segera terselesaikan sepenuhnya,” ucapnya.
Mengenai jenis struktur, Pemprov Kaltara telah memilih Jembatan Bailey. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi geografis dan logistik di wilayah Krayan.
Alasannya, pembangunan Jembatan Bailey menawarkan keunggulan karena tidak memerlukan alat berat untuk perakitannya, sehingga sangat mempermudah proses pengiriman dan mobilisasi material ke daerah Krayan.
“Desainnya sudah kami siapkan. Kami putuskan membangun Jembatan Bailey karena perakitannya relatif lebih mudah dan tidak rumit,” pungkas alumni SMA Negeri 1 Makassar angkatan 1982 ini. ***
