MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Insentif Pjs Ketua RT dan RW belum cair gegara Lpj Kelurahan Bonto Duri telat masuk ke Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Camat Tamalate, Emil Yudianto, membenarkan bahwa dari 11 kelurahan di Kecamatan Tamalate, hanya insentif Pjs Ketua RT dan RW Bonto Duri yang belum cair.
Pjs Ketua RT dan RW di Kelurahan Bonto Duri, belum terima insentif bulanan periode Juni-Agustus 2025, murni karena lambannya kelurahan menyetor laporan kinerja Pjs RT dan RW.
“Insentif untuk seluruh kelurahan di Tamalate sudah cair, kecuali Bonto Duri karena LPj dari kelurahan lambat masuk,” ujar Emil kata Emil, Selasa (2/9/2025).
Insentif yang semestinya cair untuk periode Juni dan Juli belum diproses jika laporan resmi terkait kegiatan dan kinerja pejabat RT/RW belum masuk.
Perkembangan Terbaru
Kendati demikian, Emil mengatakan, perkembangan terbaru terkait insentif Pjs Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Bonto Duri menunjukkan titik terang.
Kelurahan menurut Emil, sudah memasukkan laporan yang jadi syarat melanjutkan proses pencairan dana insenstif tersebut ke kecamatan.
“Tadi, LPj-nya sudah masuk. Secepatnya akan kami tindak lanjuti agar hak-hak mereka bisa segera diterima,” kata Emil meyakinkan.
Munculkan Keresahan
Akibat insentif terlambat cair, Pjs RT resah karena merasa kinerja mereka tidak sebanding dengan perlakuan administrasi yang lamban.
Salah satu Pjs Ketua RT di Kelurahan Bonto Duri, mengaku belum menerima insentif selama tiga bulan terakhir.
“Gaji kami belum cair sejak Juni. Kami juga butuh kepastian. LPj sudah saya setor ke kelurahan tiga minggu lalu, tapi belum ada kejelasan,” kata pria tersebut.
Dia mengaku mulai menjabat sebagai Pjs Ketua RT sejak Maret 2025, dan hingga saat ini baru menerima insentif untuk dua bulan pertama masa tugasnya, yakni April dan Mei.
Laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kecamatan Tamalate mewajibkan setiap Pjs RT/RW menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi aktivitas dan capaian selama masa tugas mereka.
LPj ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kelayakan pemberian insentif.
Kehadiran RT dan RW sangat vital dalam struktur pemerintahan paling dasar sebagai penghubung langsung antara masyarakat dan pemerintah.
Terutama dalam menjalankan program-program sosial, pelayanan administrasi, dan kegiatan kemasyarakatan.
“RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik,” kata Emil.
Mereka harus aktif menjalankan program yang langsung bersentuhan dengan warga. ***
