MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada ormas untuk tidak memalak pengusaha. Organisasi massa (ormas) diharapkan bersinergi mendorong pembangunan dan tidak mengganggu pengusaha.
Prabowo menyampaikan permintaan tersebut pada Sidang Paripurna Kabinet yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih.
“Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya,” jelas Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Presiden, jelas Dudung, mempersilakan kepada ormas agar bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan.
Minta TNI/Polri Menindak Pungli
Pada Maret 2025 lalu, Presiden Prabowo juga meminta kepada TNI/Polri untuk menindak ormas yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada pengusaha.
Prabowo menyampaikan permintaan ini melalui Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini terkait tindakan ormas dalam permintaan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Presiden memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu,” kata Luhut kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (19/3/2025).
Saat itu Luhu mengungkapkan pemerintah dan aparat penegak hukum akan mempelajari masalah pungli oleh ormas kepada pengusaha untuk mengambil tindakan dan solusi.
Beberapa hari kemudian, TNI merespon permintaan Prabowo. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brgjen Kristomei Sianturi menyatakan TNI akan mengarahkan personil membantu Polri mengantisipasi masalah ormas.
Keterlibatan TNI, kata Kristomei, sebagai komitmen melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik dari dalam ataupun luar negeri.
“TNI siap berkoordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak organisasi ormas yang melakukan pungli terhadap pengusaha,” kata Kristomei, Minggu (23/3/2025).
Masalah ormas mulai menjadi sorotan masyarakat karena beberapa kejadian baik terkait pengusaha maupun masyarakat.
Di Kalimantan Tengah, salah satu ormas melakukan penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman. Di Bali, para pecalang menolak kehadiran ormas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sebuah ormas juga saling mengancam. ***
