Dia mengaku, akan tetap mengelola APBN secara hati-hati meskipun mengakomodasi program-program baru yang berpotensi membebani kas negara.
Seperti diketahui, dalam kampanyenya Joko Widodo telah mengumumkan mengenai tiga kartu ‘sakti’. Salah satunya adalah Kartu Pra-Kerja yang akan dibagikan kepada lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Dengan kartu ini, para lulusan SMK akan mendapatkan gaji dari pemerintah dan pelatihan-pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan skill.
Baca Juga :
Ini Orang Terkaya Dunia dari Indonesia
Dengan ada komponen gaji, banyak kalangan yang menilai kebijakan tersebut terlalu populis dan hanya membebani APBN. Bahkan, program tersebut kontraproduktif dengan prioritas pemerintah yang mau menggarap pembangunan sumber daya manusia. (sar)
