Industri besar sangat kesulitan menghadapi situasi yang dilematis ini karena secara formal terikat dengan aturan ketenagakerjaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah kesepakatan antara karyawan dengan industri untuk mengurangi gaji karyawan.
Sementara industri kecil yang tidak terlalu terikat dengan aturan ketenagakerjaan menyepakati pekerjaan dan gaji disesuaikan dengan adanya intensitas pekerjaan. Cara ini merupakan strategi penanggulangan dampak pandemi. Karyawan tidak di-PHK tetapi bergiliran kerja dan gaji berdasarkan pesanan.
Berita Terkait :
Prof Yusran Desak Pemerintah Kuatkan SVLK
Akumulasi anjloknya industri kayu dan meningkatnya pembalakan liar di masa pandemi berdampak langsung pada dua sektor yakni usaha ekonomi dan upaya penegakkan hukum bidang kehutanan. Ini bukan hanya terjadi Sulawesi Selatan tetapi kemungkinan terjadi berbagai daerah di Indonesia.
Anjloknya industri kayu tentu berdampak pada penurunan ekonomi dan berkurang atau hilangnya pendapatan karyawan. Industri menghadapi masalah yang dilematis, mem-PHK karyawan, konsekuensinya membayar pesangon. Sementara industri kehilangan sebagian pendapatan dan ongkos produksi.
Di sektor penegakkan hukum, situasi ini akan terus memicu meningkatnya praktik pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal. Kondisi ini juga berpengaruh pada implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Dari 25 industri yang dipantau JURnaL Celebes, hanya ada enam industri yang memiliki sertifikat SVLK. Lima industri primer dalam bentuk PT dan satu industri kecil berbentuk UD yang tidak lagi memperpanjang masa berlaku sertifikatnya.
Menjawab kondisi ini, JURnaL Celebes mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan strategis, tidak sekadar antisipatif dengan insentif bersifat sementara. Industri UMKM yang dipantau JURnaL, semuanya tidak memperoleh insentif daari pemerintah di masa pandemi.
Insentif pemerintah dinilai baru menjangkau industri primer yang produksinya diekspor. Sebaliknya, eksportir menilai insentif untuk industri padat karya dengan memberi keringanan PPh dan iuran rutin, tidak terlalu berdampak karena selain terbatasnya waktu pemberian insentif, juga problem utama adalah menurunnya permintaan pasar luar negeri.
Karena itu, JURnaL Celebes mengharapkan pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk memastikan industri kayu terutama industri kecil dan menengah bisa bertahan di masa pandemi terutama kelangsungan hidup tenaga kerja. JURnaL Celebes juga pemerintah perlu langkah riil untuk tetap tegaknya kepastian hukum dalam pengamanan dan pencegahan kejahatan kehutanan di masa pandemi.
Implementasi SVLK perlu terus ditingkatkan karena ini adalah instrumen terbaik di dunia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menekan laju deforestasi. Instrumen yang menjamin perdagangan kayu tidak mengalami hambatan di mancanegara. Bantuan sertifikasi SVLK bagi industri kecil mesti juga harus ditindaklanjuti dengan memberikan kepastian usaha, keuntungan atau penghargaan. Selama ini SVLK lebih diraskan manfaatnya oleh industri ekspotir. (her)
