MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Makassar menggelar kegiatan dialog awal tahun dalam Coffee Morning, Senin, (22/1/2024) menangkal berita hoaks.
Mafindo adalah organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan konten informasi negatif atau berita hoaks yang memulai gerakan akar rumput secara online sejak 2015.
Hajatan bertajuk Partisipasi Rakyat Awasi Pemilu, Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian ini menghadirkan narasumber Presidium Mafindo Jejaring Indonesia Tengah Jumrana, Komisioner KPU Sulsel Hasruddin Husain, dan Komisioner Bawaslu Sulsel Saipul Jihad.
Saipul Jihad mengatakan Bawaslu terus melakukan penindakan dalam menangkal informasi hoaks dengan membangun kerja sama antarlembaga dan organisasi. Bawaslu menggandeng Kemenkominfo dan BSSN dalam Satgas Patroli Siber di media sosial dan Mafindo.
“Nah ini untuk percepatan. Karena keterbatasan norma Bawaslu untuk menjangkau terkait informasi hoaks kepemiluan, maka mau tidak mau kan Bawaslu harus menggandeng kementrian lembaga yang memiliki otoritas terkait,” kata Saipul.
Butuh Kolaborasi
Mafindo yang di dalamnya terdapat organisasi non-pemerintah bersama para jurnalis media sangat membantu dalam mengklarifikasi hoaks atau disinformasi yang berkembang.
Saipul juga mengatakan, “Dibutuhkan peran anak bangsa dan seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi hoaks yang menjadi PR kita bersama. Dengan keterbatasan Bawaslu, dibutuhkan kolaborasi daripada hanya sekedar narasi. Inisiasi bagaimana pendidikan demokrasi yang tidak bisa dicerna hanya sekali.”
Mafindo mencatat 664 hoaks selama kuartal pertama 2023. Tema politik mendominasi jumlah hoaks sebanyak 233 temuan (35 persen). Hoaks tema politik memiliki besaran sekitar dua hingga empat kali dari tema lainnya.
Persentase lima besar tema hoaks pada saluran, alat, dan narasi. Untuk persentase saluran pada lima besar tema hoaks, pertama adalah penggunaan saluran YouTube.
“Itu cukup dominan, yakni hampir 43 persen. Menyusul Facebook 37 persen. Sisanya adalah saluran lainnya,” kata Presidium Mafindo Jejaring Indonesia Tengah Jumrana.
Literasi Digital
Menurut Jumrana, rendahnya literasi digital menjadi penyebab penyebaran berita hoax. Potensi kerawanan dan disinformasi pemilu 2024 ini.
Pelaporan data informasi atau monitoring kampanye seharusnya difasilitasi dengan teknologi informasi agar data yang dilaporkan dapat menjadi big data yang bisa dianalisa dan menangkal disinformasi yang berkembang.
Melihat kecenderungan penyebaran konten media sosial terkait provokasi, fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian, ada perubahan. Tahun 2014 serangan hoaks cenderung 1 arah, tahun 2019 karena berapa kali pemilu ada 2 calon polarisasi makin terlihat jelas karena kedua belah pihak saling menyerang.
Pendukung paslon sangat riuh di media sosial dimana hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian sangat merajalela dan itu sebagai tantangan bagi semua pihak.
Komisioner KPU Sulsel, Hasruddin Husain, mengatakan, menyadari bahaya hoaks, KPU terus mengintesifkan diri, membuat kebijakan guna menepis hoaks yang muncul. Salah satu kebijakan yang dilakukan mengoptimalkan media sosial (medsos).
Selain itu, perlu penyebarluasan narasi tunggal yang sama secara masif kepada publik lewat berbagai media sosial yang digunakan stakeholder terkait, media terverifikasi dewan pers, Bakohumas KPU, dan lainnya.
Peran Pers
“Semoga atmosfer yang postif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat lewat berbagai survei, kita lengkapi dengan partisipasi KPU dan jajarannya memainkan sosial media dalam rangka pendidikan pemilih dan menangkal berita hoaks,” ujar Hasruddin.
Peran partisipasi masyarakat menurut Hasruddin, perlu didorong. Itu bukan hanya menjadi tugas KPU, dibutuhkan peran media atau pers dengan membuat pemberitaan yang masif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu.
Dia mengatakan, jelang perhelatan akbar Pemilu 2024, tensi politik bakal terus memanas. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers diharapkan ikut menjaga situasi demi suksesnya pesta rakyat.
“Yang paling penting juga, kita harus turut membantu bagaimana partisipasi pemilih bisa lebih baik dari pemilu sebelumnya, sehingga Pemilu 2024 bisa lebih baik, berkualitas,” katanya. (ade)
