MAKASSARCHANNELK, JAKARTA – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mempresentasikan rencana pemekaran Luwu Raya di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman.
BPP DOB mendorong rencana pemekaran Provinsi Luwu Raya menjadi agenda strategis nasional.
Dudung Abdurachman menerima tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, pada Selasa (14/7/2026) di Kantor KSP, Jakarta.
Baca Juga: BPP DOB Provinsi Luwu Raya Matangkan Langkah Strategis di Jakarta
Audiensi dan presentasi tersebut menjadi momentum penting karena dengan membangun argumentasi yang tidak lagi semata bertumpu pada aspirasi pemekaran wilayah.
BPP DOB memandang gagasan yang berkembang dengan menempatkan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.
Mulai dari penguatan hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Baca Juga: Tuntas, Konsolidasi BPP DOB Provinsi Luwu Raya dengan Empat Kepala Daerah
Kepentingan Strategis Nasional
Dalam keterangan tertulis kepada media, BPP DOB menjelaskan, paparan di hadapan KSP mengangkat tema “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”.
Presentasi ini memuat potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.
Baca Juga: Soal Kelayakan Provinsi Luwu Raya, Ini Hasil Kajian IPDN
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) H. Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail memimpin tim ke KSP.
Darwis Ismail menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, memperbarui argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sesuai arah pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ungkapnya.
Baca Juga: BPP DOB Luwu Raya Temui Bupati Lutra, Bahas Progres Pembentukan Provinsi
Menurut Darwis, Luwu Raya memiliki posisi yang semakin penting dalam agenda hilirisasi nasional. Ini karena menjadi salah satu pusat produksi nikel Indonesia, selain potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan energi yang sangat besar.
Potensi Strategis
Dalam presentasi dipaparkan bahwa calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa.
Kawasan ini berada pada posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Selain menjadi salah satu sentra industri nikel nasional, Luwu Raya juga memiliki Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia. Juga kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit.
Selain itu, kawasan pesisir Teluk Bone yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim.
Bukan Beban Negara
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas tata kelola pembangunan. Khususnya di kawasan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” kata Hasbi yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.
Perjuangan Dua Dekade
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Dalam rentang waktu tersebut, konsistensi masyarakat tidak pernah surut meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Menurutnya, selama kurun waktu tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan. Di antarahya, kajian akademik diperbarui, serta dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat terus diperkuat.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik. Ini menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujar Arsyad.
Perspektif Baru
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi salah satu langkah penting dalam rangkaian panjang perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah berlangsung sejak awal era reformasi.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek rentang kendali pemerintahan. Kali ini BPP DOB menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki arti strategis bagi agenda nasional.
Terutama dalam mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, dan pemerataan pembangunan.
Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni dan drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan.
Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang. Hadir juga tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya. ***
