Di tengah berbagai persoalan ketimpangan agraria, kesejahteraan petani, dan arah kebijakan pangan nasional, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (BEM UIT) menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk EKOPOLTAN di Aula Kampus I Universitas Indonesia Timur, Makassar, Jumat (30/10/2026).
Mengusung tema Di Persimpangan Politik dan Ekonomi, Menakar Keberpihakan Negara terhadap Petani dan Kedaulatan Pangan Nasional, forum ini menjadi ruang dialektika untuk membongkar persoalan mendasar dalam relasi antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Pertanyaan besar yang mengemuka dalam dialog ini adalah: sejauh mana negara benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, khususnya petani, di tengah kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi dan konsentrasi penguasaan sumber daya?
Persoalan pertanian hari ini tidak dapat dipandang sebatas urusan produksi dan ketersediaan pangan. Di baliknya, terdapat persoalan struktural yang menyangkut penguasaan tanah, akses terhadap modal, distribusi hasil produksi, ketergantungan impor, hingga posisi tawar petani dalam rantai ekonomi nasional.
Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan negara bukanlah sesuatu yang berdiri di ruang hampa. Setiap keputusan pembangunan memiliki konsekuensi terhadap distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penting untuk mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan dari arah pembangunan dan siapa yang justru menanggung beban dari kebijakan tersebut.
Isu oligarki dalam dialog ini menjadi salah satu perspektif penting untuk menguji hubungan antara kekuatan ekonomi dan pengambilan keputusan politik. Namun, pembahasannya perlu berpijak pada data, struktur kepemilikan, regulasi, serta dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Bagi BEM UIT, mahasiswa tidak boleh terjebak dalam romantisme gerakan tanpa landasan pengetahuan. Kritik harus dibangun melalui pembacaan realitas, argumentasi yang rasional, dan keberanian menguji kebijakan publik secara terbuka.
Dialog EKOPOLTAN juga menjadi upaya membangun kembali tradisi intelektual mahasiswa agar kampus tidak hanya menjadi ruang produksi gelar akademik, tetapi juga menjadi ruang lahirnya kesadaran kritis terhadap persoalan bangsa.
Sebab, ketika petani kehilangan akses terhadap tanah, ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, dan ketika kedaulatan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, maka persoalan tersebut bukan hanya persoalan sektor pertanian, melainkan persoalan keadilan sosial dan tanggung jawab negara.
Melalui forum ini, BEM UIT berharap lahir perspektif baru, gagasan konstruktif, serta keberanian intelektual mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan negara.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang keberpihakan negara tidak cukup dijawab melalui pidato dan janji politik. Ia harus dibuktikan melalui kebijakan yang terukur, distribusi sumber daya yang adil, serta kesejahteraan rakyat yang benar-benar dirasakan.
Karena negara dibentuk untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan kepentingan segelintir pihak mengalahkan kepentingan publik. ***
*) Taufik, Ketua BEM Universitas Indonesia Timur
