MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Pemerintah pusat akan mengambil alih pengangkatan guru yang selama ini menjadi wewenang pemerintah daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini untuk melahirkan sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.
Menurut Prabowo, saat ini pemerintah pusat sedang membicarakan kebijakan ini.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ungkap Presiden seperti dilansir Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Rabu (16/9/2026).
Presiden Prabowo menegaskan, harus memperbaiki sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Salah satunya adalah proses rekrutmen dan peningkatan kualitas guru.
Selama ini, singgung Prabowo, penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah justru menghadapi tantangan. Karena itu, pemerintah perlu berani melihat kenyataan di lapangan.
Seperti diketahui, rekrutmen/pengangkatan guru dalam konteks Otonomi Daerah selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten untuk guru-guru TK/Paud, SD, dan SMP. Sedangkan SLTA menjadi wewenang pemerintah provinsi. Sementara pemerintah pusat hanya menentukan kuota.
Kedekatan Pribadi dan Kepentingan Politik
Presiden Prabowo mengungkapkan, proses pengangkatan guru harus sesuai kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas. Bukan berdasar pada kedekatan pribadi atau kepentingan politik.
“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata dia.
Prabowo mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan langkah untuk program kursus hingga program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik.
Langkah itu penting agar guru dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.
Lulusan Perguruan Tinggi Terbaik
Presiden Prabowo juga mengungkapkan pemerintah tengah mendesain rencana program percepatan dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Tujuannya untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
Presiden mengatakan salah satu langkah yang sedang dia pikirkan untuk mengatasi masalah ini melalui program silang (crash program).
Pemerintah akan merekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru darurat.
Alternatif lainnya, kata Prabowo, adalah melibatkan ASN yang telah bekerja untuk mengikuti penugasan singkat membantu sekolah tertentu. Mereka bertugas selama dua atau tiga minggu dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah. ***
