MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan di Sulsel menurun pada tahun 2025. Namun, ada delapan kabupaten di Sulsel masih menyandang presentase kemiskinan tertinggi di atas 10 persen.
Selain itu ada juga lima daerah yang telah memiliki tingkat kemiskinan terendah.
Delapan kabupaten dengan tingkat kemiskinan masih tinggi itu masing-masing Pangkep (11,6 persen), Jeneponto (11,42 persen), Luwu (10,97 persen), Luwu Utara (10,74 persen). Kemudian Enrekang (10,73 persen), Kepulauan Selayar (10,61 persen), Tana Toraja (10,54 persen), dan Toraja Utara (10,05 persen).
Sedangkan lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Makassar (4,43 persen), Kota Parepare (4,44 persen), Kabupaten Sidrap (4,91 persen), Kabupaten Luwu Timur (5,79 persen), dan Kabupaten Wajo (5,86 persen).
Berdasarkan data tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengingatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata. Karena itu, saya meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing,” tegas Jufri.
Jufri Rahman menegaskan ini ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4/2026).
Mengutip situs resmi Pemprov Sulsel, Jufri mengatakan, Musrenbang tematik ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah.
Memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Jufri mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memperkuat perencanaan berbasis data.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan secara spesifik, serta memastikan setiap program intervensi tepat sasaran.
Jufri mengharapkan musrenbang tematik mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih berkualitas. Terutama berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
