MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Di tengah wacana pembatasan dan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena tekanan fiskal, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bertekad tidak merumahkan PPPK.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan tenaga PPPK merupakan bagian penting dalam roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Akan Evaluasi 20.634 PPPK
“Apapun kebijakan, tak ada yang dirumahkan dan tidak ada pemangkasan. Bagi kami, tenaga PPPK adalah pahlawan yang bekerja untuk keluarga dan masyarakat. Mereka wajib kita pertahankan di pemerintah kota,” ungkap Munafri, Kamis (2/4/2026).
Mengutip situs resmi Pemkot Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan Pemkot Makassar memilih mencari solusi, bukan mengurangi.
Menggenjot PAD
Pemkot Makassar menggenjot berbagai strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Membuka ruang-ruang ekonomi baru, serta mengoptimalkan sektor pajak daerah.
Dengan pendekatan tersebut, kata Munafri, PPPK Kota Makassar dapat bekerja dengan tenang, memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus terus berkontribusi bagi pelayanan publik.
Pemkot Makassar memilih langkah dengan solusi kreatif untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Artinya, tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Salah satu cara yang adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah agar tetap mampu menggaji PPPK,” jelas Wali Kota Makassar.
Menurut Munafri, Pemkot Makassar mengambil kebijakan ini di tengah kecenderungan daerah lain mulai menekan belanja pegawai agar tetap berada dalam batas proporsional.
Ia menilai bahwa menjaga stabilitas tenaga kerja, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan.
“Oleh sebab itu tenaga PPPK tetap bekerja. Strategi yang kami tempuh bukan semata efisiensi. Tetapi juga optimalisasi pendapatan. Ada banyak cara, salah satunya dengan meningkatkan PAD,” tuturnya.
Munafri menilai pendekatan ini lebih terukur dan berkelanjutan daripada langkah instan seperti pengurangan tenaga PPPK.
Hal ini bisa berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi apabila tanpa perhitungan matang.
Potensi Kebocoran
Selain menggali sumber pendapatan daerah, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian serius terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah yang selama ini.
Pengetatan sistem penerimaan dan optimalisasi pengelolaan menjadi kunci untuk meningkatkan PAD tanpa harus menambah beban masyarakat.
Dengan langkah tersebut, akumulasi pendapatan daerah bisa meningkat. Dengan cara itu, bisa menekan anggaran, termasuk belanja pegawai.
“Peningkatan PAD, kami yakini akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal secara berkelanjutan,” tandas Wali Kota. ***
