MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjajaki usulan pembangunan hunian vertikal di kawasan kumuh Pannampu.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Makassar, Mahyuddin mengemukakan hal ini, Jumat (6/3/2025).
Menurut Mahyuddin, Pemkot Makassar mengusulkan program itu kepada kepada pemerintah pusat.
Mahyudin ikut mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin meninjau kawasan kumuh di Pannampu, Kecamatan Tallo.
Mengutip situs resmi Pemkot Makassar, Wamen PKP melakukan kunjungan untuk memantau kondisi kawasan kumuh di Kota Makassar.
Wamen PKP dan Wali Kota Makassar menyusuri lorong-lorong padat pemukiman di dekat Pasar Pannampu itu.
Menurut Mahyuddin, pembangunan hunian vertikal menjadi solusi untuk menata kawasan permukiman padat di Pannampu.
Solusi ini juga meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.
Dengan konsep hunian vertikal, penataan kawasan dapat lebih tertata, menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga.
Terutama yang berada di kawasan padat penduduk di sekitar Pasar Pannampu.
Pemerintah Kota Makassar, kata Mahyuddin, juga berharap sinergi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah.
“Kunjungan lapangan ini, kita harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” harapnya.
3.655 KK
Sesuai data Pemkot Makassar, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu tercatat 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK).
Tercatat masih ada 117 rumah tidak layak huni (RTLH) kawasan tersebut.
Sementara jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni mencapai 154 KK dengan sekitar 575 jiwa.
Kondisi tersebut, kata Mahyuddin, menjadi salah satu fokus perhatian Pemkot Makassar dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Program BSPS
Mahyuddin juga mengemukakan pada 2025, Pemkot Makassar memberikan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program ini mengalokasikan mengalokasikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 20 unit rumah dengan total sebesar Rp 400.000.000.
Sementara itu, untuk tahun 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa. Target penanganan sebanyak 10 unit rumah tidak layak huni. Saat ini masih dalam tahap proses verifikasi. ***
