MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan agar Sulsel segera mengatasi tantangan ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, dan eksploitasi tambang.
Menurut Heryawan, Sulawesi Selatan wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Namun tantangannya Sulsel menjadi daerah rawan bencana ekologis.
“Data KLHK dan BNPB menunjukkan bahwa Sulsel termasuk daerah rawan bencana ekologis, seperti banjir bandang, longsor, dan kekeringan akibat perubahan tata guna lahan,” kata Ketua BAM DPR pada kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (28/8/2025).
Menurut Haryawan, pencegahan dan penanganan bencana harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan berbasis bentang alam.
Mengutip situs Pemprov Sulsel, Heryawan mengatakan, strategi pengelolaan ekologi tidak hanya perlu kebijakan nasional, tetapi juga harus selaras dengan praktik di lapangan.
Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengatakan BAM hadir untuk menyerap aspirasi, menggali masukan. BAM memberikan rekomendasi bagi pemda agar pengelolaan lingkungan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana.
Kehadiran, Heryawan, BAM menyerap aspirasi dan meninjau langsung praktik dan tantangan pengelolaan ekologi di Sulsel.
”Kunjungan ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar masalah serta menggali masukan terkait pencegahan bencana dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah,” kata Ketua BAM.
Prinsip Keseimbangan
Sementara Asisten II Setda Sulsel, Ichsan Mustari dalam pertemuan dengan BAM mengatakan pengelolaan ekologi harus sesuai prinsip keseimbangan. Antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulsel, Ichsan mengemukakan Pemprov Sulsel telah menyiapkan sejumlah program prioritas menghadapi tantangan perubahan iklim.
Program prioritas itu antara lain; rehabilitasi hutan dan lahan kritis melibatkan masyarakat adat dan kelompok tani hutan di Luwu Raya, Toraja, dan Enrekang.
Kemudian penguatan ekonomi biru melalui budidaya rumput laut di Pangkep, Jeneponto, dan Takalar yang menjadi penopang ekspor Sulsel.
Revitalisasi irigasi dan bendungan di Bone, Sidrap, dan Pinrang, jelas Ichsan, untuk memastikan ketahanan pangan.
Selain itu, pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar. Lalu, pemanfaatan biomassa di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng.
Ichsan menekankan pentingnya dukungan kebijakan nasional dan regulasi dari DPR, agar pengelolaan ekologi di Sulsel lebih efektif.
Ichsan menambahkan Sulsel yang memiliki 24 kabupaten/kota memiliki tantangan karakteristik ekologi yang berbeda-beda. ***
