MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS apresiasi Pemkot Makassar atas realisasi pendapatan yang mencapai 81,61 persen pada 2024.
Juru Bicara Fraksi PKS, Hartono, mengatakan, capaian ini menunjukkan kemajuan dibanding tahun 2023 yang hanya sekitar 79,78 persen.
Hartono menyebut capaian itu layak mendapat apresiasi sebagai hasil dari perbaikan sistem pengelolaan pendapatan.
Dia menyampaikan apresiasi itu dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, di Gedung DPRD Makassar, Selasa (1/7/2025).
Fraksi PKS juga mengapresiasi komitmen terhadap transparansi dan pelaporan keuangan yang semakin baik, terlihat dari ketersediaan laporan keuangan dan realisasi anggaran secara daring.
Masih Ada Gap
Meski demikian, Hartono menilai target pendapatan belum tercapai sepenuhnya. Capaian 81,61 persen masih menunjukkan gap hampir 19 persen dari target.
Hal ini, menurut Hartono, mengindikasikan kemungkinan proyeksi pendapatan terlalu optimis, potensi kebocoran, atau inefisiensi dalam pemungutan PAD.
Fraksi PKS menurut Hartono, memandang bahwa kinerja keuangan baik tetapi masih membutuhkan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik dasar.
Salah satunya terkait kebijakan pengelolaan sampah, khususnya pengelolaan TPA Antang termasuk proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya Pemkot lakukan.
Penyakit Sosial Masyarakat
“Kemudian bagaimana masterplan penanggulangan banjir di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Manggala,” ujar Hartono.
Ia juga mempertanyakan langkah Pemkot dalam pengendalian inflasi guna menekan harga kebutuhan pokok tinggi.
PKS menyoroti juga peran Pemkot dalam menangani penyakit sosial masyarakat, seperti judi online dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar dan generasi muda.
Partai Golkar
Apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah juga datang dari Fraksi Golkar Makassar.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman, memuji keberhasilan Pemkot Makassar memaksimalkan pendapatan transfer, terutama dari pemerintah pusat.
Realisasi pendapatan transfer dari pusat mencapai 101,52 persen dari target, atau sebesar Rp2,27 triliun lebih.
“Ini merupakan cerminan kepercayaan pemerintah pusat terhadap tata kelola dan potensi pembangunan di Makassar,” jelas Eshin.
Efektivitas Tim
Realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 135,94 persen dan Bagi Hasil Bukan Pajak 171,62 persen. Realisasi Dana Alokasi Umum 100,99 persen.
Pencapaian ini menunjukkan efektivitas tim dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan dari sumber-sumber transfer.
“Ini adalah modal berharga untuk keberlanjutan program pembangunan Kota Makassar,” katanya.
Namun, di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar menilai masih perlu perhatian khusus.
Realisasinya tercatat sebesar Rp1,60 triliun lebih atau 73,99 persen dari target Rp2,16 triliun lebih.
Kinerja Pajak Daerah
Pajak daerah memang menunjukkan kinerja cukup baik dengan realisasi 81,61 persen.
Ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak terus meningkat, dan intensifikasi penerimaan pajak mulai membuahkan hasil.
Namun, tantangan masih besar pada komponen PAD lainnya.
Realisasi retribusi daerah hanya mencapai 57,48 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 30,17 persen, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 43,65 persen.
“Ini cerminan bahwa potensi pendapatan dari sektor-sektor ini belum tergali secara maksimal,” ulasnya.
Evaluasi Target
Fraksi Golkar mendorong evaluasi terhadap target, mekanisme penarikan, dan pengawasan agar kontribusi PAD ke depan bisa lebih signifikan dan mandiri.
Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemprov Sulsel juga menjadi sorotan karena baru mencapai 52,97 persen dari target.
Eshin menilai perlu koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah provinsi agar penyaluran dana transfer bisa optimal.
“Keberhasilan menarik dana pusat harus diimbangi dengan peningkatan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer,” tuturnya.
Belanja Daerah Capai 80,67 Persen
Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi belanja daerah. Dari total anggaran Rp5,29 triliun lebih, terealisasi 80,67 persen atau Rp4,26 triliun lebih.
Secara khusus, Golkar menilai kinerja Belanja Operasi sangat memuaskan. Dari pagu Rp3,92 triliun lebih, terealisasi Rp3,52 triliun lebih, atau 89,99 persen.
“Ini bukti nyata bahwa fungsi pelayanan dasar dan operasional pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” katanya.
Begitu pula Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial telah terserap baik, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan program strategis terlaksana,” pungkasnya. (ade)
