MAKASSARCHANNEL, SINJAI – Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe minta Wabup lawan Bupati Sinjai di Pilkada 2024 mendatang
Permintaan itu Taufan Pawe sampaikan setelah Wakil Bupati Andi Kartini Ottong terpilih sebagai Ketua DPD II Sinjai melalui Musda ke 10.
Peserta Musyawarah Daerah (Musda) ke 10 Partai Golkar di Kafe Amaly, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, aklamasi memilih Andi Kartini Ottong menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Sinjai.
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, secara tegas meminta Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong, melawan incumbent Bupati Sinjai Andi Seto Asapa di Pilkada 2024 mendatang.
Ia mengajak para kader dan pengurus untuk mulai bekerja secara massif turun membantu masyarakat Sinjai terhadap persoalan mereka.
Kawal Pemerintahan Andi Seto-Andi Kartini Ottong
Taufan Pawe juga memerintahkan anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Sinjai melakukan kontrol dan mengawal jalannya pemerintahan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa dan Andi Kartini Ottong.
“Kader harus cerdas di DPRD, karena saya akan kontrol, kawal pemerintah, jaga pemerintah, beri solusi. Tapi kalau nantinya tidak terima, silakan berimprovisasi untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Taufan Pawe.
Taufan menegaskan harga mati bagi pengurus Golkar harus merebut posisi Bupati Sinjai di Pilkada 2024.
“Jalankan komitmen bahwa Golkar adalah partai besar. Harga mati untuk menangkan Golkar di Pilkada 2024,” katanya membakar semangat kader partai berlambang pohon beringin rindang itu.
Usung Kader Sendiri
Taufan menegaskan, tidak ada lagi alasan bagi Partai Golkar untuk tidak mengusung kadernya sendiri sebagai calon bupati, sebagai partai besar di Sinjai dan di nasional.
“Saya terusik dengan kejadian sebelumnya. Saya akan buktikan bahwa Golkar akan berjaya dan kita akan melawan incumbent, Kartini saya support. Para pengurus DPD I Golkar Sulsel dan DPD II Golkar Sinjai harus mensupport Andi Kartini menjadi Bupati Sinjai di Pilkada 2024 mendatang,” katanya.
Di bagian lain, Taufan menyayangkan adanya beberapa kader Golkar Sinjai melakukan aksi protes menolak Musda digelar. Dia menyebut kader yang melakukan aksi itu tidak memiliki etika politik dengan karena menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi coretan di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Sinjai.
“Kalau ada yang tidak puas terhadap suatu keputusan, tidak semestinya melakukan dengan coretan-coretan,” kata Taufan mengingatkan.
Golkar Adalah Simbol
Karena menurutnya, kantor Golkar itu adalah simbol, tidak boleh ada yang menodai simbol partai mereka. Apalagi Golkar itu punya orang teritorial yang tanggap dan punya kemampuan untuk mengetahui sebab akibat sebuah masalah.
“Dan kami tahu, tidak usalah lempar batu sembunyi tangan, kita semua tahu,” tegasnya.
Taufan mempersilakan pengurus di lima Pimpinan Kecamatan (Pimcam) Golkar Sinjai yang melakukan protes tersebut agar menguji keputusannya di Mahkamah Konstitusi Partai.
“Justru aroma yang saya rasakan di pra Musda karena kepentingan-kepentingan tertentu. Golkar bukan milik orang perorangan. Golkar bukan milik keluarga, Golkar bukan milik kelompok,” katanya. (fir)
