Tetapi ternyata, kesepakatan itu hanya di atas kertas. Apalagi, pascapertemuan ada oknum yang secara diam-diam mengedarkan daftar nama untuk ditandatangani sebagai pernyataan mendukung Sudirman Nompo. Ulah oknum inilah yang memicu polarisasi massa.
Ulah oknum itu, menurut Haji Noto, berpotensi besar melahirkan gangguan Kamtibmas yang sangat tinggi. Apalagi psikologi masyarakat saat ini yang masih menghadapi pandemi Covid-19 mudah tersulut.
Berita Terkait :
DPRD Takalar Panggil Kades Pemecat Sekdes Punaga Tanpa Alasan, Asisten I Bilang Begini
Menjawab pertanyaan, MAKASSARCHANNELCOM, Haji Noto yang sudah belasan tahun dipercaya menjabat sebagai Ketua FKPM ini secara tegas mengatakan, “Kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, bila terjadi konflik horizental di Desa Punaga, maka Bupati Takalar Syamsari Kitta lah yang harus dimintai pertanggungjawaban.”
“Apalagi, Camat Mangarabombang Mappaturung sudah menyampaikan di hadapan saya dan Sekdes Punaga serta sejumlah aktivis di Tanggul Topejawa, Sabtu (29’8/2020), bahwa masalah Punaga, saat ini, ada di tangan bupati,” kata Haji Noto mengutip penjelasan Camat Mappaturung.
Jika informasinya sudah sampai di Bupati Takalar, maka penyelesaian masalahnya yang beradilan akan lebih mudah dilakukan. Ibaratnya, bola sudah ada di tangan Syamsari Kitta sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan Kabupaten Takalar. (kin)
