MAKASSARCHANNEL.COM – Polarisasi kelompok massa di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, berpotensi melahirkan konflik horizontal yang dahsyat antara dua kubu, jika masalah kepala desa tidak ditangani secara bijak dan adil.
Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kecamatan Mangarabombang, Takalar, Haji Noto, melalui telepon, Minggu (30/8/2020), mengungkapkan kegelisahannya, melihat potensi konflik yang bisa mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Desa Punaga di hari-hari mendatang. Jika konflik terjadi, berpotensi melebar ke desa lain.
“Gangguan Kamtibmas dalam skala besar sudah di depan mata. Indikasinya sangat nyata seperti kejadian, hari Jumat(28/8/2020). Hampir saja dua kelompok massa adu jotos. Beruntung saya cepat berada di TKP,” katanya.
Pada saat itu, lanjut Haji Noto, “Saya sampaikan kepada kedua kelompok massa. Kebetulan mereka semua satu rumpun keluarga, sehingga saya, ingatkan agar jangan mau diadu/ pecah belah demi kepentingan orang lain.”
Yang aneh, kata Haji Noto, insiden antarkelompok yang nyaris pecah itu diabaikan atau ditanggapi cuek oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Padahal, isu yang dipersoalkan sudah hampir dua bulan masyarakat Desa Punaga bersama NGO terus turun jalan menyuarakan tuntutan mereka, memprotes kebijakan Pnj Kades Punaga Sudirman Nompo yang dinilai tidak bijaksana.
Berita Terkait :
Camat Mangarabombang Takalar Dinilai Tebang Pilih, Kades Punaga Diangkat, Kades Banggae Diinjak
“Akibatnya, terjadi disharmoni dalam pemerintahan Sudirman Nompo sebagai Pnj Kepala Desa Punaga, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar,” urai Haji Noto yang juga menjabat Ketua BPD (Badan Musyawara Desa) Kecamatan Mangarabombang itu.
Ditambahkan, “Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Bagian Pemerintahan Pemkab Takalar memfasilitas pertemuan antara pendemo dengan Sudirman Nompo dan telah ada kesepakatan dengan catatan Kades Punaga mengubah gaya kepemimpinan yang ditunjukkan selama ini.”
