“Kita punya program yang namanya ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini tidak lain. Sebenarnya telah dikembangkan rakyat Indonesia khususnya petani, peternak, nelayan, buruh tani dan sebagainya yang kurang mendapatkan perhatian secara seksama oleh pemerintahan selama reformasi ini,” bebernya.
Baca Juga :
Dituduh Terima Suap Mahfud Lapor ke Polisi
“Kita dulu mengenal namanya kelompencapir, pos yandu, PKK, namun selama ini semuanya hilang. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan, kita butuh penyuluh-penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya. Namun semua ini hilang dan disinilah akhirnya masyarakat di pedesaan tidak bisa memaksimalkan hasil budidayanya. Misalnya, tanaman padi, harusnya menjadi perhatian yang utama, tapi nyatanya kita masih impor, kita tidak bisa mempertahankan swasembada beras. Kita melihat penyuluh-penyuluh pertanian tidak ada di daerah di pedesaan,” tandasnya.
Tommy juga berbicara tentang Dana Desa yang mencapai Rp 70 triliun. Dana itu bukan dana yang kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
