MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Tim Hukum AMIN minta MK hadirkan Menkeu Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Selain Sri Mulyani, Tim Hukum AMIN (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar) juga minta Mahkamah Konstitusi menghadirkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Iya benar, Mensos dan Menkeu,” kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir, Kamis (28/3/2024).
Terpisah, anggota tim hukum AMIN Sugito Atmo Prawiro mengatakan, Menkeu dan Mensos perlu hadir untuk menggali keterangan mereka soal bantuan sosial.
“Sedang dimintakan. Kemarin kita juga sudah sampaikan ada keinginan kita untuk mengajukan Menteri Keuangan dan Bu Mensos terkait bansos,” kata Sugito.
Pemberian Bansos
Sugito menyebut Risma akan dimintai keterangan mengenai tahu atau tidaknya ihwal frekuensi pemberian bansos yang jadi sering dilakukan pemerintah jelang pemungutan suara Pilpres 2024.
“Kalau memang tahu siapa yang berhak menerimanya. Apakah dilibatkan tidak. Karena kan berdasarkan info yang kami dapat dalam RDP di DPR dia memegang anggaran Rp87 T,” kata Sugito.
AMIN mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024. Menggugat Keputusan KPU No 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil penghitungan suara Pilpres 2024.
Sidang perdana berlangsung, Rabu (27/3/2024). Usai sidang, Ari Yusuf Amir mengaku berencana menghadirkan pejabat negara sebagai saksi di sidang MK.
“Nanti pada waktunya, kami akan mengajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti,” kata Ari.
“Tapi itu keputusannya Majelis menerima atau tidak,” tambah Ari di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Pork Barrel Politics
Tim Hukum AMIN menyoroti pengerahan bansos dan politik gentong babi atau pork barrel politics.
Presiden Jokowi menggunakan politik gentong babi itu untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.
Anggota Tim Hukum AMIN Bambang Widjojanto membandingkan pemberian Bansos pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
Pada Januari 2023 hanya Rp3,8 triliun. Namun pada Januari 2024 angkanya melonjak hingga Rp12,4 triliun. (aka)
