Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan satu yang meliputi Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, dan Pattalassang itu menambahkan, bukan hanya kepala sekolah kena teror sejak Hak Interpelasi diwacanakan akan digunakan, tetapi sejumlah ASN juga kena teror melalui telepon.
Berita Terkai:
DPRD Minta Bupati Takalar Tepati Janji Soal Perangkat Desa Sampulungan
“Bukan hanya kepala sekolah yang diturunkan menjadi guru, akan tetapi para ASN yang dianggap dekat dengan saya yang jumlahnya kurang lebih 40 orang juga ikut diteror melalui telepon,” kata Darwis Sijaya.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Takalar, Muh Aswin Madjid, di ruangannya, Jumat(18/9/2020), mengatakan, “Seharusnya eksekutif dan masyarakat tau bahwa Hak Interpelasi ini adalah hak bertanya dan tak ada niat sedikitpun untuk menjatuhkan bupati.”
“Hak bertanya dalam rangka kebaikan kita bersama ke depan. Kalau kurang ditambah. Dan yang kurang baik disempurnakan,” kata Muh Aswin Madjid yang berasal dari Fraksi Gerindra itu. (kin)
