Hal ini selanjutnya berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS.
“Inilah yang menyebabkan biaya bertambah. Karena memang penyelenggaranya dan lembaganya juga bertambah,” ungkap Askolani.
Baca Juga :
Demo Mahasiswa di Depan Kejati Ricuh
Sebab kedua adalah, ada kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri.
“Kita hitung sesuai usulan KPU untuk mengadopsi dampak dari inflasi,” katanya.
Terpisah, Kepala Biro Perencanaan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumariyandon mengemukakan, meski mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, namun pelaksanaan pemilu serentak tahun ini juga mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang tidak kalah signifikan.
Untuk biaya honor petugas pemilu, misalnya, efisiensi anggaran mencapai 50 persen. Selain itu, KPU juga bisa memangkas biaya pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan sebanyak satu kali pada awal persiapan pemilu.
Upaya mengefisienkan anggaran oleh KPU juga dilakukan dalam beberapa aspek. Pada pengadaan logistik, misalnya, KPU telah melaksanakannya secara elektronik melalui Katalog Nasional sehingga bisa menghemat anggaran cukup besar dari pagu yang tersedia.
