MAKASSARCHANNEL, WATAMPONE – Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII demo di depan Kantor Bupati Bone, Jumat, 24 Oktober 2025.
Demo jilid II itu sempat ricuh karena terjadi saling dorong antara peserta demo dengan aparat keamanan.
Tujuh tuntutan kepada Bupati Bone
Minta pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi dan penyaluran bantuan alsintan.
Membuka seluruh data publik terkait kuota solar, alokasi alsintan, serta daftar penerima manfaat secara transparan.
Memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin SPBU dan pencopotan pejabat yang terbukti terlibat.
Menghentikan segala bentuk praktik jual-beli, penyewaan, atau pengalihan bantuan negara kepada pihak nonberhak.
Memperkuat sistem pengawasan dan digitalisasi distribusi agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Mendesak Bupati Bone segera menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi tanpa izin, melanggar batas jam operasional, serta berpotensi menjadi sumber pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban umum.
Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengambil langkah hukum yang tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal (llegal Mining) yang terbukti merusak ekosistem lingkungan dan merugikan negara, serta memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak.
Siapkan Demo Besar-Besaran
Ketua PC.PMII Bone, Zulkifli, menyatakan, jika dalam jangka waktu tujuh hari kerja tidak ada respons Pemerintah Bone terhadap tuntutan itu, mereka akan melakukan aksi besar-besaran.
“Akan aksi jilid III secara besar-besaran di Kantor Bupati Bone sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintahan daerah,” kata Zulkifli.
Dia melanjutkan, akan menyampaikan laporan resmi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil alih penanganan laporan atau pengaduan ini.
Zulkifli juga mengaku akan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat (nelayan, petani, dan masyarakat sipil) untuk melakukan perlawanan moral.
Perlawanan itu terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan serta mengawal tuntutan ini secara nasional melalui jejaring PMII di tingkat provinsi dan pusat.
Orator aksi juga menyoroti Bupati Bone yang tidak pernah muncul menerima secara langsung ketika ada penyampaian aspirasi.
“Sudah beberapa kali kami turun aksi Bupati Bone tidak pernah memunculkan diri untuk menerima kami. Padahal kami ini datang sebagai anak untuk menyampaikan beberapa keluhan masyarakat di bawah,” kata salah satu orator aksi. (aru)
